Axelerasi.id – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Sumatera memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tito mengatakan soliditas Forkopimda menjadi faktor penting dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan, mulai dari politik, hukum, keamanan, hingga pembangunan.
Menurut dia, setiap unsur memiliki kewenangan berbeda yang dapat menjadi kekuatan apabila disinergikan.
“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu, (12/8/2026).
Ia mengakui membangun kekompakan antarpimpinan daerah bukan perkara mudah. Setiap unsur Forkopimda memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.
Karena itu, komunikasi tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi persoalan, tetapi harus berlangsung secara rutin.
Menurut Tito, ketidakharmonisan antarpimpinan daerah dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Sebaliknya, koordinasi yang baik memungkinkan persoalan daerah diidentifikasi dan diselesaikan lebih cepat.
Selain stabilitas keamanan, Tito menyoroti peran Forkopimda dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen dan meminta pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda menjaga capaian tersebut.
Tito juga menyebut Kepulauan Riau dan Lampung sebagai provinsi di Sumatera yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional.
Daerah lain diminta memperkuat koordinasi untuk mendorong aktivitas ekonomi, termasuk memastikan program dan belanja pemerintah berjalan efektif.
“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” ujarnya.
Tito turut mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai kenaikan harga barang dan jasa, terutama komoditas pangan.
Menurut dia, inflasi tidak hanya berdampak terhadap daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi keamanan dan politik daerah.
“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” katanya.
Ia meminta pengendalian inflasi dilakukan melalui langkah konkret dengan melibatkan seluruh unsur Forkopimda sesuai kondisi masing-masing daerah.
Upaya menjaga stabilitas harga, kata dia, tidak dapat hanya dibebankan kepada kepala daerah.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Firsada.
Kehadirannya menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, para gubernur, bupati dan wali kota se-Sumatera, serta unsur Forkopimda dan pejabat terkait.
