Axelerasi.Id – WAY KANAN – Setelah mengalami kekosongan selama lebih dari satu tahun, posisi Wakil Bupati Way Kanan akhirnya kembali terisi.
M. Galang Putra Rahman resmi dilantik sebagai Wakil Bupati Way Kanan sisa masa jabatan 2025–2030 oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (30/10/2026).
Pelantikan tersebut sekaligus mengakhiri kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berlangsung sejak Ayu Asalasiyah dilantik sebagai Bupati Way Kanan pada 10 Juni 2025 Menggantikan Almarhum Ali Rahman.
Kehadiran Galang dalam struktur pemerintahan Kabupaten Way Kanan memiliki dimensi politik yang menarik.
Di usia 27 tahun, Galang disebut sebagai Wakil Bupati termuda di Provinsi Lampung.
Fenomena ini tidak sekadar merepresentasikan pergantian figur dalam struktur kekuasaan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika regenerasi kepemimpinan politik di tingkat lokal.
Namun, di balik simbolisme usia muda tersebut, terdapat persoalan substantif yang patut menjadi perhatian publik: apakah regenerasi kepemimpinan mampu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan?
Pertanyaan ini menjadi relevan apabila melihat kondisi penyelenggaraan pemerintahan Way Kanan selama masa kekosongan jabatan wakil bupati.
Berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah persoalan di lapangan, roda pemerintahan yang dipimpin Bupati Ayu Asalasiyah terkesan belum berjalan optimal dalam menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat.
Istilah pemerintahan yang berjalan miring mungkin terdengar cukup keras.
Namun, ungkapan tersebut menjadi refleksi kritis ketika berbagai persoalan pembangunan, terutama infrastruktur jalan dan akses pelayanan dasar, masih menjadi keluhan masyarakat.
Salah satu persoalan yang mencolok adalah kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Way Kanan.
Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis, Bupati Ayu Asalasiyah mengakui bahwa tingkat kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Way Kanan mencapai sekitar 70 persen.
Pernyataan tersebut tentu bukan persoalan sederhana.
Angka kerusakan yang disampaikan kepala daerah justru memperlihatkan besarnya pekerjaan rumah pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.
Persoalan ini semakin memprihatinkan ketika akses infrastruktur yang tidak memadai berhadapan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Salah satu peristiwa yang menjadi gambaran konkret adalah kejadian seorang ibu yang terpaksa melahirkan di perjalanan saat menuju rumah sakit untuk menjalani persalinan.
Peristiwa tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kejadian kemanusiaan biasa, tetapi juga menjadi bahan evaluasi serius terhadap kualitas infrastruktur, aksesibilitas pelayanan kesehatan, dan respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah pelosok.
Memang, tidak tepat jika seluruh peristiwa persalinan di perjalanan secara otomatis dikaitkan dengan kondisi jalan.
Namun, kejadian tersebut menunjukkan betapa pentingnya akses transportasi dan fasilitas kesehatan yang memadai, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan publik.
Di sinilah persoalan pembangunan harus dilihat secara lebih komprehensif.
Infrastruktur bukan sekadar proyek fisik atau angka dalam dokumen anggaran, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik secara layak.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur melalui realisasi program administratif, tetapi harus dilihat dari dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
Kekosongan jabatan wakil bupati selama lebih dari satu tahun memang tidak serta-merta dapat dijadikan satu-satunya penyebab berbagai persoalan pembangunan.
Namun, situasi tersebut layak menjadi bahan refleksi mengenai efektivitas kepemimpinan kolektif, pembagian tanggung jawab, dan optimalisasi fungsi pemerintahan daerah.
Kini, setelah jabatan tersebut terisi, tantangan yang dihadapi bukan lagi persoalan administratif mengenai siapa yang menduduki posisi wakil bupati, melainkan bagaimana jabatan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam perspektif administrasi publik, keberadaan wakil kepala daerah bukan sekadar pemenuhan struktur kelembagaan pemerintahan.
Posisi tersebut memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat koordinasi birokrasi, serta memastikan pelaksanaan kebijakan pembangunan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Hal lain yang tidak kalah penting untuk dicermati adalah latar belakang politik dan pengalaman legislatif M. Galang Putra Rahman sebelum menduduki jabatan Wakil Bupati Way Kanan.
Sebelumnya, Galang merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2024–2029 dan bertugas di Komisi III yang membidangi keuangan.
Pengalaman tersebut menjadi relevan apabila dikaitkan dengan persoalan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Way Kanan.
Sebab, persoalan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan proyek fisik, tetapi juga menyangkut perencanaan anggaran, efektivitas alokasi belanja daerah, fungsi pengawasan, serta akuntabilitas penggunaan keuangan publik.
Dengan latar belakang tersebut, publik tentu memiliki ekspektasi agar Galang mampu membawa perspektif penganggaran dan pengawasan yang lebih substantif ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Terlebih, persoalan kerusakan jalan di Way Kanan yang menurut pengakuan Bupati Ayu Asalasiyah mencapai sekitar 70 persen merupakan persoalan serius yang membutuhkan penyelesaian secara sistematis.
Kondisi tersebut menuntut adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan serta memperjuangkan dukungan anggaran.
Di sinilah pengalaman Galang sebagai mantan anggota legislatif perlu diterjemahkan menjadi kontribusi nyata.
Pengalaman dalam fungsi penganggaran dan pengawasan seharusnya dapat menjadi modal untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, mengidentifikasi hambatan pembiayaan, serta mendorong percepatan penanganan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Namun, pengalaman legislatif dan tanggung jawab eksekutif merupakan dua fungsi kelembagaan yang berbeda.
Jika sebelumnya Galang menjalankan fungsi representasi, penganggaran, dan pengawasan, kini ia berada dalam posisi yang menuntut keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
Dengan demikian, rekam jejak politik seseorang tidak cukup dinilai berdasarkan jabatan yang pernah diduduki.
Pengalaman tersebut harus mampu dikonversi menjadi kapasitas kebijakan yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Di tengah berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Way Kanan, satu hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah implementasi kebijakan efisiensi anggaran.
Efisiensi memang merupakan bagian penting dalam tata kelola keuangan daerah.
Namun, kebijakan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Efisiensi anggaran semestinya diarahkan pada peningkatan efektivitas belanja, pengurangan pemborosan, serta optimalisasi program yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan publik.
Bukan justru menjadi alasan untuk menunda penyelesaian persoalan infrastruktur, mengurangi kualitas pelayanan, atau mengabaikan kebutuhan masyarakat di wilayah pelosok.
Terlebih, ketika pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa kerusakan infrastruktur jalan di Way Kanan mencapai sekitar 70 persen, diperlukan keberanian untuk menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam perspektif kebijakan publik, keterbatasan fiskal memang merupakan tantangan yang harus diperhitungkan.
Akan tetapi, keterbatasan anggaran tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menyusun skala prioritas secara objektif, mencari alternatif pembiayaan, serta memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Oleh karena itu, pemerintahan Ayu Asalasiyah bersama M. Galang Putra Rahman perlu memastikan bahwa efisiensi tidak berhenti sebagai jargon administratif, melainkan benar-benar menghasilkan belanja daerah yang tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Jangan sampai masyarakat terus diminta memahami keterbatasan anggaran, sementara persoalan mendasar seperti jalan rusak, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, dan ketimpangan pembangunan masih menjadi realitas yang harus mereka hadapi setiap hari.
Efisiensi anggaran seharusnya menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pembangunan, bukan justifikasi atas lambatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Menariknya, seusai dilantik, Galang turut menyampaikan pesan singkat kepada masyarakat mengenai komitmennya dalam melanjutkan program pemerintahan yang telah berjalan.
“Semoga kita amanah, doakan saja. Kita akan melanjutkan program yang sudah dijalankan Bupati. Mantap,” ujar Galang.
Pernyataan tersebut menjadi pesan awal mengenai arah kepemimpinannya bersama Bupati Ayu Asalasiyah.
Namun, komitmen melanjutkan program pemerintahan tentu perlu diikuti evaluasi yang objektif terhadap kebijakan yang telah berjalan.
Melanjutkan program bukan berarti mempertahankan seluruh kebijakan tanpa evaluasi.
Pemerintahan yang progresif justru harus mampu mengidentifikasi program yang efektif, memperbaiki kebijakan yang belum optimal, serta menyusun prioritas baru berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Di sinilah kapasitas kepemimpinan Galang akan diuji.
Pengalaman legislatif, usia muda, serta jabatan baru yang diembannya perlu diterjemahkan menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.
Di sisi lain, relasi kelembagaan antara Bupati Ayu Asalasiyah dan Wakil Bupati M. Galang Putra Rahman menjadi variabel penting dalam menentukan efektivitas pemerintahan.
Keduanya perlu membangun pola koordinasi yang profesional, pembagian kewenangan yang proporsional, serta kesamaan orientasi dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.
Sebab, harmonisasi kepemimpinan tidak cukup dimaknai sebagai hubungan personal yang baik.
Harmonisasi harus diwujudkan melalui kesatuan arah kebijakan, koordinasi birokrasi yang efektif, dan kemampuan menyelesaikan persoalan publik secara kolektif.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keberhasilan pemerintah daerah setidaknya harus tercermin melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas kebijakan, dan supremasi hukum.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan Galang tidak semestinya berhenti pada keberhasilannya memperoleh jabatan politik atau melekatnya predikat sebagai wakil bupati termuda.
Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana keberadaannya mampu memperkuat kinerja pemerintahan dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Publik memiliki hak untuk menilai, mengawasi, sekaligus mengkritisi setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.
Kritik masyarakat bukan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan, melainkan instrumen demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan publik.
Pada akhirnya, Way Kanan tidak kekurangan seremoni pelantikan maupun narasi optimisme pembangunan.
Yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan, keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, dan keberanian melakukan pembenahan terhadap persoalan daerah yang selama ini belum terselesaikan.
Kehadiran Galang sebagai wakil kepala daerah termuda di Lampung semestinya menjadi momentum untuk membuktikan bahwa regenerasi politik dapat melahirkan kualitas kepemimpinan yang lebih progresif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kursi Wakil Bupati Way Kanan memang telah terisi, tetapi tantangan sesungguhnya justru baru dimulai.
Sebab, dalam demokrasi, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya dibangun melalui proses pemilihan dan pelantikan, tetapi juga melalui kinerja, integritas, serta kebermanfaatan kebijakan yang dihasilkan.
Sebagai bagian dari elemen pemuda yang tergabung dalam Persatuan Pemuda & Muli Meghanai Buay Pemuka Bangsa Raja (PEMUGHA BPBR) Negeri Besar, Tentunya saya memandang bahwa dinamika kepemimpinan di Kabupaten Way Kanan bukan sekadar persoalan pergantian figur maupun pengisian jabatan politik.
Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut masa depan pembangunan daerah dan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.
Pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk turut mengawal jalannya pemerintahan, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan publik yang dinilai belum menjawab kebutuhan rakyat.
Dalam konteks tersebut, kehadiran Wakil Bupati M. Galang Putra Rahman diharapkan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih inklusif dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya generasi muda di tingkat kampung dan kecamatan.
PEMUGHA BPBR sebagai bagian dari elemen kepemudaan Buay Pemuka Bangsa Raja Negeri Besar juga memiliki kepedulian terhadap arah pembangunan Way Kanan.
Sebab, pembangunan daerah tidak boleh hanya dipahami sebagai agenda pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk pemuda.
Kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan kepemimpinan tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab kewargaan.
Pemerintahan yang demokratis justru membutuhkan ruang kritik agar setiap kebijakan tetap berada dalam orientasi kepentingan publik.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menempatkan pemuda bukan sekadar sebagai objek kegiatan seremonial, melainkan sebagai mitra strategis dalam proses pembangunan, pengawasan, dan perumusan gagasan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar regenerasi usia dalam kepemimpinan, melainkan regenerasi kualitas, gagasan, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
