Axelerasi.id – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta jajaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) membenahi kualitas pelayanan sebelum mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
Ia menilai pelayanan yang rumit, tidak transparan, dan tidak memberikan kepastian dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Mirza saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Samsat Provinsi Lampung 2026 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa, 22 September 2026.
Menurut Mirza, Samsat merupakan salah satu unit pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar.
Dia menyebut rata-rata sekitar 5.000 orang mengakses layanan Samsat setiap hari. Pengalaman mereka, kata dia, turut membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Kalau 5.000 itu puas, dia akan cerita puas. Kalau 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, pemerintah tidak semestinya langsung menyalahkan masyarakat ketika tingkat kepatuhan membayar pajak masih rendah.
Pembenahan harus dimulai dari kualitas pelayanan yang diberikan aparatur.
“Kalau kita bicara kepatuhan orang membayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita, bukan salah masyarakat,” katanya.
Mirza meminta petugas Samsat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan, dan memiliki kepastian prosedur.
Menurut dia, aparatur negara pada dasarnya bertugas melayani masyarakat, bukan menjadikan pelayanan sebagai ruang untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Selain kualitas layanan, Mirza menyoroti pentingnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi pembiayaan pembangunan Lampung.
Ia mengatakan, sebagai daerah dengan basis ekonomi pertanian, Lampung memiliki sumber pendapatan asli daerah yang terbatas dari sektor-sektor tertentu.
Karena itu, penerimaan pajak kendaraan menjadi salah satu sumber penting bagi pemerintah provinsi.
Mirza menyebut Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan.
Ia juga menyampaikan angka kebutuhan perbaikan jalan sekitar Rp43 triliun. Namun, angka tersebut belum disertai rincian cakupan pekerjaan maupun periode kebutuhan anggarannya.
“Teman-teman Samsat dan Bapenda, kalau malas dan tidak mau bekerja, korbannya rakyat banyak,” ujarnya.
Ia meminta Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya.
Inovasi layanan, penyederhanaan birokrasi, evaluasi berkala, dan digitalisasi juga dinilai perlu dipercepat.
Mirza mengapresiasi dukungan Polda Lampung dan Jasa Raharja dalam pengembangan inovasi pelayanan Samsat.
Ia meminta peningkatan kualitas layanan menjadi agenda berkelanjutan, terutama untuk mendukung target penerimaan daerah pada 2027.
“ Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” kata dia.
Kepala Bapenda Provinsi Lampung Saipul mengatakan Rakorda Samsat 2026 menjadi forum untuk menyatukan perspektif seluruh unsur Samsat, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Menurut Saipul, koordinasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), opsen PKB dan BBNKB, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Rakorda Samsat Lampung 2026 mengusung tema “Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan”
