Axelerasi.id, Bandar Lampung – Upaya penanganan banjir di Kota Bandar Lampung memasuki fase baru. Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan setelah persoalan banjir berulang kali melanda sejumlah wilayah perkotaan dalam beberapa tahun terakhir.
Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, untuk menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis berbasis pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
Pertemuan itu mempertemukan unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga teknis, hingga organisasi lingkungan.
Forum DAS sendiri merupakan wadah koordinasi multipihak yang mengintegrasikan pengelolaan DAS secara terpadu.
Anggotanya terdiri atas akademisi perguruan tinggi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, BMKG, serta organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dan Mitra Bentala.
Eva Dwiana hadir didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah, antara lain Asisten I, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Perhubungan.
Dalam paparannya, Eva mengatakan pemerintah kota telah melakukan sejumlah langkah untuk menekan risiko banjir, mulai dari normalisasi drainase, pembangunan talud di titik rawan longsor dan luapan air, hingga penertiban bangunan di sempadan sungai.
“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi banjir, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pendekatan sosial kepada masyarakat,” kata Eva dalam pertemuan itu pada Rabu, (6/5/2026).
Meski demikian, penanganan banjir di Bandar Lampung dinilai tidak sederhana. Secara topografis, wilayah kota berada di kawasan menyerupai cekungan yang dikelilingi perbukitan.
Kondisi tersebut menyebabkan aliran air dari daerah hulu terkonsentrasi ke kawasan perkotaan.
Tekanan lingkungan juga meningkat akibat alih fungsi lahan dan menyusutnya ruang terbuka hijau. Dampaknya, kemampuan tanah menyerap air hujan terus menurun.
Data BMKG menunjukkan intensitas curah hujan di Lampung dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat, terutama pada musim hujan dengan kejadian hujan ekstrem yang lebih sering terjadi.
Kondisi itu memperbesar potensi banjir, terutama di wilayah dengan sistem drainase yang belum optimal.
Ketua Forum DAS Provinsi Lampung, Slamet Budi Yuwono, mengatakan penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur keras.
Menurut dia, pendekatan ekologis berbasis DAS harus diperkuat untuk mengurangi limpasan air dari kawasan hulu.
Forum DAS, kata Slamet, mengusulkan sejumlah langkah mitigasi jangka pendek, seperti normalisasi sungai, penataan bangunan di sempadan sungai, pembangunan kolam retensi, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori, serta penanaman pohon di wilayah strategis.
“Forum DAS telah mengidentifikasi dan menyiapkan 1.500 titik prioritas. Jika dilakukan secara konsisten, potensi banjir di Bandar Lampung dapat ditekan lebih dari 50 persen,” ujar Slamet.
Menurut dia, pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi banjir, tetapi juga memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan dalam jangka panjang.
Kepala BPDAS Way Seputih Way Sekampung, Irwan Valentinus Sihotang, menyatakan lembaganya siap mendukung langkah penanganan banjir melalui kajian teknis maupun rehabilitasi kawasan hulu.
“Mengurangi banjir tidak harus selalu membuang air lebih cepat, tetapi bagaimana mengurangi air yang masuk ke sistem. Karena itu, rehabilitasi lahan dan konservasi kawasan tangkapan air menjadi penting,” kata Irwan.
Ia mengatakan BPDAS siap mendukung penyediaan bibit pohon untuk kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi daerah tangkapan air.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Eva menyatakan pemerintah kota akan segera menindaklanjuti koordinasi teknis dengan Forum DAS dan instansi terkait.
“Kami sangat mengapresiasi masukan dari Forum DAS. Ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi dalam penanganan banjir,” ujar Eva.
