Axelerasi.id – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Junaidi, menilai keputusan pemerintah pusat menghapus tunggakan BPJS Kesehatan merupakan langkah yang berpihak pada rakyat kecil.
Namun, ia menekankan perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam menyosialisasikan kebijakan tersebut.
“Kebijakan ini bagus, tapi kalau tidak disosialisasikan dengan baik, masyarakat bisa salah paham. Pemda harus turun langsung menjelaskan teknisnya di lapangan,” ujar Junaidi.
Menurutnya, tidak sedikit warga yang belum memahami mekanisme dan siapa saja yang berhak mendapatkan penghapusan tunggakan tersebut.
Karena itu, koordinasi lintas instansi, terutama dengan Dinas Kesehatan dan BPJS, sangat dibutuhkan.
Junaidi juga berharap kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan publik di bidang kesehatan. “Program ini akan punya dampak besar kalau dibarengi peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan puskesmas,” tambahnya.
Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan ini bukan hanya diukur dari keputusan di pusat, tapi juga dari seberapa siap pemerintah daerah menerapkannya.
