Axelerasi.Id – Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi memulai babak baru dalam industri pengolahan singkong dengan melepas ekspor perdana 3.330 ton tapioka ke Tiongkok melalui Pelabuhan Panjang, Selasa (5/5/2026).
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya hilirisasi komoditas unggulan daerah demi mendongkrak nilai tambah dan kesejahteraan petani di wilayah yang menyumbang 70 persen produksi tapioka nasional tersebut.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menggeser ketergantungan pada penjualan bahan mentah ke arah produk olahan yang lebih bernilai.
“Kami mendorong transformasi dari komoditas mentah menjadi produk industri yang kompetitif di pasar global,” ujar Gubernur terkait momentum ekspor tersebut.
Senada dengan pemerintah, legislatif daerah memandang langkah ini sebagai buah dari konsistensi dalam membenahi tata niaga singkong. Ketua Pansus Tapioka DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut ekspor ini merupakan hasil dari proses panjang, termasuk penyusunan regulasi yang berpihak pada keadilan harga.
“Kita patut bergembira. Ini bagian dari hasil perjuangan panjang, termasuk lahirnya perda dan regulasi yang mengatur harga. Petani mulai menikmati harga yang lebih baik, dan pengusaha juga tetap mendapatkan keuntungan,” ungkap Mikdar melalui sambungan telepon.
Menurutnya, ekspor ini menjadi solusi atas tersumbatnya penyerapan singkong di tingkat pabrik akibat gudang yang penuh dan tekanan harga global. Dengan terbukanya geran ekspor, stok melimpah yang sebelumnya menekan harga di tingkat petani kini mulai terserap pasar internasional.
“Selama ini stok melimpah, gudang penuh, harga jatuh. Sekarang dengan ekspor, stok berkurang dan harga mulai membaik,” jelas Mikdar.
Kendati demikian, pihak legislatif tetap memberikan catatan agar pemerintah tidak mengabaikan stabilitas dalam negeri. Mikdar mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dari dinas terkait agar gairah ekspor tidak memicu kelangkaan bahan baku bagi industri makanan lokal maupun UMKM.
“Jangan sampai kita bergembira karena ekspor, tapi kebutuhan dalam negeri justru kurang. Kalau itu terjadi, harga bisa naik dan memberatkan masyarakat, terutama pelaku usaha makanan,” tegasnya mengingatkan.
Ia pun meminta pemerintah untuk selalu cermat dalam menghitung ketersediaan stok domestik sebelum menetapkan kuota ekspor dalam skala besar.
“Kalau memang kebutuhan dalam negeri belum tercukupi, sebaiknya ekspor ditahan dulu. Jangan sampai masyarakat kesulitan bahan baku,” tambah Mikdar.
Secara keseluruhan, DPRD menilai langkah ekspor saat ini sangat tepat untuk menyeimbangkan pasar, asalkan tetap dikawal dengan pengawasan distribusi yang ketat.
“Dengan kondisi stok yang sebelumnya melimpah, ekspor ini justru membantu. Tapi ke depan tetap harus dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan kelangkaan. Keuntungan itu harus dirasakan kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja,” pungkas Mikdar Ilyas.
