Axelerasi.Id – Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengawal aspirasi yang disampaikan oleh berbagai konfederasi dan federasi serikat buruh dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah telah menerima poin-poin usulan para pekerja terkait berbagai isu ketenagakerjaan, baik yang bersifat lokal maupun nasional.
“Kami sudah menerima aspirasi, usulan, dan masukan dari perwakilan Ketua Konfederasi dan Federasi. Hal ini akan segera kita bahas dan teruskan sesuai dengan regulasi serta kewenangan yang ada,” ujar Marindo,Senin (4/5/2026).
Marindo menjelaskan bahwa Pemprov Lampung akan melakukan pemetaan terhadap tuntutan yang masuk.
Ia menggarisbaahi bahwa ada pembagian kewenangan dalam menangani isu tenaga kerja tersebut.
“Ada kewenangan regulasi yang harus diteruskan kepada pemerintah pusat melalui saluran-saluran yang tersedia. Namun, untuk isu yang masuk dalam domain pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akan kita bahas secara mendalam sepanjang sesuai dengan ketentuan yang ada,” jelasnya.
Menanggapi tuntutan buruh mengenai jaminan perlindungan sosial yang belum merata, Marindo Kurniawan menekankan pentingnya kesadaran kolektif dari para pemberi kerja. Menurutnya, perlindungan terhadap risiko kerja adalah hak dasar setiap buruh.
Ia mengimbau seluruh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga sektor UMKM, untuk memastikan tenaga kerja mereka terlindungi oleh program jaminan sosial.
“BPJS Ketenagakerjaan ini adalah kewajiban pemberi kerja untuk memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Kami mendorong semua pihak, baik perusahaan maupun UMKM, untuk melakukan cover terhadap tenaga kerja secara menyeluruh,” tegas Marindo.
Lebih lanjut, Marindo mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyubsidi perlindungan tenaga kerja di wilayah tersebut.
Terkait detail data jumlah pekerja yang mendapatkan subsidi tersebut, pihak pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk publikasi data yang akurat.
“Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah menganggarkan dan mengalokasikan anggaran bersama dengan kabupaten/kota. Harapan kita, peringatan Hari Buruh ini menjadi wujud kebersamaan antara semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah,” tutupnya.
