Axelerasi.id, Bandar Lampung – Keputusan Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PPM) menunjuk Slamet Riadi sebagai Ketua Karateker Pengurus Daerah PPM Provinsi Lampung memicu penolakan dari internal organisasi.
Kebijakan yang semula dimaksudkan menyiapkan Musyawarah Daerah (Musda) itu justru dinilai memperuncing ketegangan di tubuh PPM Lampung.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PP PPM yang terbit belum lama ini.
Sejumlah pengurus PD dan PC PPM di Lampung mempertanyakan netralitas keputusan tersebut, sebab Slamet Riadi disebut akan maju sebagai calon ketua definitif pada Musda mendatang.
“Karateker seharusnya netral. Kalau yang ditunjuk adalah calon ketua, ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ujar seorang pengurus PPM Lampung pada Sabtu, (31/1/2026), yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Menurut dia, karateker berfungsi sebagai figur independen yang menyiapkan Musda secara adil dan transparan.
Kondisi ini dinilai bisa memengaruhi persepsi kader terhadap proses demokrasi internal.
Polemik tidak berhenti di situ. Sejumlah pengurus juga menyoroti perubahan komposisi karateker dari empat menjadi lima orang, termasuk masuknya nama Hadie yang disebut bukan bagian dari kepengurusan sebelumnya, kapasitas dan legalitasnya pun dipertanyakan.
“Perlu ada penjelasan terbuka soal dasar penunjukan ini,” kata sumber lain.
Sejumlah kader juga meminta agar penunjukan karateker divalidasi secara transparan oleh PP PPM dan diketahui LVRI Lampung, termasuk terkait keabsahan status keanggotaan sebagai anak atau cucu veteran (Ancuvet).
Beberapa nama yang ditunjuk disebut perlu diverifikasi ulang dokumennya.
Menurut mereka, klarifikasi dari PP PPM diperlukan agar tidak muncul spekulasi di tingkat daerah.
Terlebih, dinamika internal PPM Lampung sebelumnya tercatat aktif dalam forum nasional organisasi.
Para pengurus berharap PP PPM dapat meninjau kembali keputusan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip netralitas dan soliditas organisasi menjelang Musda.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PP PPM terkait penolakan yang berkembang di internal PPM Lampung.
