Axelerasi.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung menyoroti empat capaian program dan target Pembangunan yang belum optimal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang Tahun Anggaran 2024.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, AM Syafei, dalam rapat paripurna DPRD Lampung yang digelar pada Selasa (1/7/2025), saat menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Syafei mengatakan, pertama, masih rendahnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi, dimana tahun 2024 ditargetkan 4,50-5,0 persen dan berhasil dicapai dengan angka 4,57 persen, namun masih masih dibawah laju pertumbuhan ekonomi nasional 5.03 persen.
Kedua, belum optimalnya penurunan angka kemiskinan, dimana target angka kemiskinan 10,5-10,00 persen dan realisasinya hanya di angka kemiskinan 10,62 persen, jauh dari angka nasional sebesar 8,57 persen.
“Ketiga, masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung.
Target pembangunan manusia dengan angka IPM 72,50-73,50 poin tidak tercapai, karena angka IPM Provinsi Lampung sebesar 71,81 jauh dari IPM nasional 74,2 serta masih terendah di Sumatera,” tegasnya.
Keempat, sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak di lingkungan memberikan rapor merah atas kebijakan pengelolaan SDA yang dianggap gagal, mengabaikan kepentingan masyarakat lokal (petani dan nelayan), memicu konflik agraria, dan memberi keuntungan berlebih bagi korporasi-termasuk pengesahan regulasi tebu yang disinyalir merusak lingkungan.
“Ini perlu dievaluasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya oleh Gubernur dan jajarannya,” pungkas Syafei.
