Axelerasi – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menargetkan sebanyak 500 desa di Provinsi Lampung memiliki pabrik pakan ternak mandiri.
Program tersebut ditujukan untuk menekan biaya produksi peternakan sekaligus membuat harga pangan sumber protein hewani, seperti daging ayam, telur, dan ikan, lebih terjangkau bagi masyarakat.
Mirza mengatakan, pembangunan pabrik pakan mandiri akan dilakukan secara bertahap. Dari total sekitar 2.500 desa di Lampung, pemerintah menargetkan 150 desa menjadi lokasi pembangunan pada 2026.
Selanjutnya, pembangunan akan diperluas ke 250 desa pada 2027 hingga mencapai 500 desa pada tahun berikutnya.
“Kami ingin dari 2.500 desa yang ada di Provinsi Lampung, ada 500 desa yang memiliki pabrik pakan mandiri. Tahun ini kita bangun di 150 desa, tahun depan insya Allah di 250 desa, dan tahun berikutnya kita genapkan menjadi 500 desa,” kata Mirza.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 di halaman UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Mirza, pembangunan pabrik pakan mandiri merupakan salah satu upaya mengatasi tingginya biaya produksi peternakan di Lampung.
Dia menyebut, biaya pakan selama ini menyumbang sekitar 70 hingga 80 persen dari total biaya produksi. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap harga jual produk peternakan di tingkat konsumen.
Padahal, Lampung memiliki potensi sumber daya pertanian dan peternakan yang cukup besar. Sejumlah komoditas seperti jagung, padi, singkong, serta hasil peternakan dan perikanan tersedia dalam jumlah melimpah.
Bahkan, beberapa komoditas peternakan Lampung mengalami surplus sehingga dapat dipasok ke daerah lain.
Namun, besarnya produksi tersebut belum sepenuhnya menjamin masyarakat mendapatkan pangan sumber protein dengan harga terjangkau.
Mirza menyebut konsumsi protein masyarakat Lampung masih sekitar 15,6 gram per kapita. Karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pangan bergizi dapat diakses masyarakat.
“Sebagai pemerintah, tugas kita memastikan apa yang sudah diberikan melalui tanah yang subur dan hasil pertanian yang melimpah bisa dinikmati seluruh masyarakat Lampung secara layak. Caranya, salah satunya dengan memastikan harga pangan, termasuk ayam, kambing, dan sapi, tetap terjangkau,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pabrik pakan mandiri akan memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia di masing-masing desa.
Misalnya, jagung hasil produksi petani dapat dikeringkan menggunakan mesin pengering atau dryer sebelum diolah menjadi pakan ayam maupun ikan.
Program tersebut sebelumnya telah diuji coba di sejumlah desa pada 2025.
Dari hasil percontohan itu, harga pakan yang semula berkisar Rp 9.000 hingga Rp 10.000 per kilogram dapat ditekan menjadi sekitar Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram.
Selain menekan biaya produksi, keberadaan pabrik pakan di desa diharapkan memangkas biaya distribusi yang selama ini menyumbang sekitar 25 hingga 30 persen dari harga pakan.
Untuk merealisasikan program tersebut, Mirza meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, perguruan tinggi, perusahaan pakan, serta kelompok peternak.
Pemprov Lampung juga menyiapkan laboratorium pengujian mutu dan keamanan pakan untuk mendukung penelitian serta pengembangan formula pakan berbahan baku lokal yang lebih ekonomis.
Laboratorium Peternakan Diresmikan
Dalam kegiatan tersebut, Mirza bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meresmikan sejumlah fasilitas pelayanan peternakan.
Fasilitas itu meliputi UPTD Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan, laboratorium yang diresmikan telah memperoleh sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan standar ISO 17025:2017.
Ruang lingkup pengujiannya meliputi pengujian proksimat, formalin pada produk bakso dan daging ayam, RBT pada sampel serum sapi, serta Salmonella pullorum pada darah segar ayam.
Menurut Lili, keberadaan laboratorium tersebut memudahkan perusahaan pakan dan pelaku usaha peternakan di Lampung melakukan pengujian sampel tanpa harus mengirimkannya ke laboratorium di luar provinsi.
Fasilitas itu juga diharapkan meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk peternakan sebelum dikonsumsi masyarakat.
Lili menambahkan, hingga 10 November 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan mencapai Rp 281.655.000.
Realisasi tersebut setara 165,68 persen dari target tahunan sebesar Rp 170 juta.
Sementara pada 2027, potensi PAD diproyeksikan mencapai Rp 419 juta dari layanan Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Rp 326 juta dari Laboratorium Pakan.
Lampung Jadi Penopang Pasokan Ternak Nasional
Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengapresiasi pengembangan sektor peternakan di Lampung.
Dia menyebut Lampung memiliki populasi sapi sekitar 905.000 ekor, kambing 1,9 juta ekor, ayam pedaging 94,8 juta ekor, dan ayam ras petelur 14,8 juta ekor.
Besarnya populasi tersebut menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah penting dalam menopang pasokan ternak nasional.
Tri juga mengapresiasi program Desa Ku Maju serta penyaluran 40.000 ekor DOC ayam KUB di delapan lokasi bagi masyarakat kelompok desil 1 sampai 4.
Menurutnya, penguatan sektor peternakan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari ketersediaan pakan bermutu, kesehatan ternak, hingga keamanan produk asal hewan.
Upaya tersebut sejalan dengan konsep One Health yang menghubungkan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan.
Dalam kegiatan itu turut hadir Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Basuki, jajaran pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha peternakan, akademisi, dan organisasi profesi.
Melalui pembangunan pabrik pakan mandiri dan penguatan fasilitas pelayanan peternakan, Pemprov Lampung berharap biaya produksi semakin efisien, kesejahteraan peternak meningkat, serta harga pangan sumber protein hewani semakin terjangkau bagi masyarakat.
