Bandar Lampung –Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi terjadi mulai Mei hingga September 2026.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Rapat Koordinasi Mitigasi El Nino di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, dampak El Nino berpotensi luas, terutama terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura yang terancam mengalami penurunan produksi hingga gagal panen.
“Fenomena ini akan sangat mempengaruhi produksi pangan kita. Karena itu, kita harus kompak, bersinergi, dan berkolaborasi melakukan langkah mitigasi sejak dini,” ujar Mirza.
Pemprov Lampung, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan BMKG dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memperkuat langkah antisipasi bersama pemerintah daerah.
Berdasarkan data BMKG, sebagian besar wilayah Lampung akan memasuki musim kemarau mulai Mei, dengan puncak pada Juli hingga September.
Kondisi curah hujan rendah berpotensi memicu kekeringan di sejumlah daerah.
“Kehadiran saya dan wakil gubernur menunjukkan ini menjadi perhatian serius. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga produksi pangan dan hajat hidup masyarakat,” tegasnya.
Mirza menekankan, Lampung merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional, khususnya komoditas padi, jagung, dan singkong yang tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga menyuplai wilayah lain.
Ia mengingatkan, penurunan produksi jagung misalnya, akan berdampak pada kenaikan harga pakan ternak yang berujung pada lonjakan harga ayam dan telur.
“Pertumbuhan ekonomi Lampung sangat ditopang sektor pertanian. Jika produksi terganggu, maka ekonomi juga ikut terdampak,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menambahkan bahwa fenomena El Nino juga berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
Ia menyebut produksi padi Lampung meningkat dari 2,73 juta ton GKG pada 2024 menjadi 3,25 juta ton GKG pada 2025, capaian yang harus dijaga di tengah ancaman kekeringan.
“Lampung adalah salah satu lumbung pangan nasional, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan daerah, tetapi juga nasional,” kata Jihan.
Selain sektor pangan, ia juga mengingatkan potensi dampak pada kesehatan dan lingkungan, seperti meningkatnya kasus ISPA, krisis air bersih, serta risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Untuk itu, Pemprov mendorong penguatan kesiapsiagaan melalui optimalisasi sumber daya air, seperti pompa, sumur bor, embung, serta perbaikan jaringan irigasi. Di sektor pertanian, petani didorong menerapkan pola tanam adaptif dan menggunakan benih tahan kekeringan.
“Kesiapsiagaan karhutla juga harus ditingkatkan melalui pemantauan hotspot dan patroli rutin. Dalam kondisi tertentu, rekayasa cuaca bisa menjadi opsi,” ujarnya.
Pemprov Lampung juga mendorong percepatan masa tanam sebelum musim kemarau serta penguatan cadangan pangan.
“Langkah tindak lanjut harus jelas, mulai dari penetapan status siaga, koordinasi antar OPD, hingga sistem peringatan dini berbasis data,” pungkasnya.(*)
