Axelerasi.id – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Capaian ini sekaligus menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut diraih Pemprov Lampung, sebagai bukti konsistensi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi dan pelaporan hingga DPRD Provinsi Lampung sebagai unsur legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan.
“Opini WTP yang diberikan BPK RI bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menurut Gubernur, opini WTP merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan, Pemprov Lampung akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, namun mempertahankannya membutuhkan komitmen berkelanjutan. WTP harus menjadi momentum untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan serta berbagai rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung Muhammad Junaidi mengapresiasi capaian Pemprov Lampung yang kembali meraih opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan adanya sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Capaian WTP ke-12 ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengelola keuangan daerah secara baik dan bertanggung jawab. DPRD tentu akan terus mendukung sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas,” ujar Muhammad Junaidi.
Ia berharap prestasi tersebut tidak hanya menjadi pencapaian administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
“Dengan tata kelola keuangan yang baik, maka program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ini yang harus terus dijaga dan ditingkatkan,” tandasnya.
