Axelerasi.Id – Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Bupati Tanggamus Saleh Asnawi, sorotan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam sektor infrastruktur semakin tajam.
Fokus utama kritik masyarakat tertuju pada komitmen pembangunan jalan yang menjadi janji manis saat masa kampanye, namun hingga kini dinilai masih jauh dari kenyataan.
Penagihan janji ini dipandang sebagai bentuk akuntabilitas publik, mengingat infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian daerah yang tidak bisa terus ditunda dengan alasan klasik.
Presiden mahasiswa STKIP Al ITB bandar lampung sekaligus putra daerah tanggamus,Doni, menyoroti target penyelesaian infrastruktur jalan yang dijanjikan bakal tuntas dalam kurun waktu dua tahun masa jabatan.
Namun, menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun pertama menjabat, belum terlihat adanya langkah mitigasi yang konkret maupun progres pengerjaan yang signifikan di titik-titik krusial.
“Seharusnya dalam setahun kerja itu sudah kelihatan mitigasinya seperti apa, tapi sampai sekarang progresnya belum tampak,” ujar Doni, Jum’at (06/03/2026)
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa wilayah Cukubalak dan Kelumbayan dilaporkan sama sekali belum tersentuh oleh perbaikan jalan.
Padahal, akses transportasi di kedua wilayah tersebut sangat vital bagi mobilitas warga dan distribusi hasil bumi.
Selain itu,Doni juga menyoroti beberapa ruas jalan di kecamatan limau yang kondisinya sangat miris masih rusak dan banyak nya lubang di tengah jalan.
Absennya Pemerintah kabupaten menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan yang dijanjikan belum menyentuh zona-zona yang selama ini terisolasi akibat kerusakan jalan yang menahun.
Doni juga mencatat adanya inkonsistensi narasi yang cukup mencolok dari pihak kepala daerah terkait sumber pendanaan proyek.
Saat masa kampanye, terbangun narasi yang sangat optimis di mana masyarakat diminta untuk tidak meragukan dari mana sumber dananya demi terwujudnya jalan yang mulus.
Keyakinan yang ditunjukkan saat itu berhasil menarik simpati pemilih yang berharap besar pada perubahan cepat di sektor infrastruktur tanpa harus terkendala birokrasi keuangan.
Namun, narasi tersebut kini berubah drastis setelah satu tahun menjabat, di mana alasan keterbatasan dana mulai dilempar ke ruang publik, salah satunya melalui pernyataan di media sosial.
Doni menilai perubahan sikap ini sangat kontradiktif dengan janji awal, mengingat perencanaan anggaran seharusnya sudah matang sejak visi-misi disusun.
“Dulu bilangnya jangan tanya duitnya dari mana, tapi pas sudah menjabat malah ngomong terhambat dana, Ini tidak konsisten,” tegasnya.
Kritik yang muncul ini ditegaskan bukan sebagai bentuk kritik liar atau upaya menjatuhkan tanpa dasar, melainkan upaya mengingatkan pemimpin daerah agar tetap tegak lurus pada ucapan yang pernah dilontarkan.
Tanpa adanya transparansi dan langkah mitigasi yang jelas di tahun pertama, publik meragukan komitmen pemerintah untuk menuntaskan masalah jalan di sisa masa jabatan yang semakin sempit.
Doni menekankan bahwa masyarakat hanya menuntut realisasi dari apa yang telah dijanjikan secara terbuka.
Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Tanggamus didorong untuk segera memberikan penjelasan transparan mengenai skala prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang terabaikan.
Publik menanti langkah nyata, bukan sekadar klarifikasi di media sosial yang sering kali dianggap sebagai upaya pembelaan diri.
Konsistensi antara ucapan saat kampanye dan tindakan saat menjabat akan menjadi rapor utama yang menentukan legitimasi kepemimpinan di mata rakyat Tanggamus.
