Axelerasi.id – Perlambatan penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bandar Lampung menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah jika tidak segera direspons dengan langkah konkret.
Bendahara DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bandar Lampung, William Luhendo, mengatakan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat yang perlu mendapat dukungan berkelanjutan, khususnya dalam hal akses permodalan.
“UMKM adalah penggerak ekonomi rakyat. Ketika akses kredit melambat, maka ruang berkembang bagi pelaku usaha kecil juga ikut terhambat. Ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak,” ujar William, Selasa (4/3/2026).
Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM yang memiliki usaha berjalan baik, namun kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan karena keterbatasan administrasi dan rendahnya literasi keuangan.
Ia menilai diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif.
“Banyak pelaku UMKM sebenarnya layak mendapatkan kredit, tetapi terkendala dalam hal administrasi dan pemahaman pengelolaan keuangan usaha. Karena itu, edukasi literasi keuangan menjadi sangat penting,” jelasnya.
William juga mendorong adanya program pendampingan bagi pelaku UMKM, terutama dalam penyusunan pembukuan sederhana, pengelolaan arus kas, serta pemahaman prosedur pengajuan kredit perbankan.
“Jika UMKM memiliki manajemen keuangan yang baik, kepercayaan lembaga keuangan akan meningkat. Ini tentu membuka peluang permodalan yang lebih luas,” tambahnya.
Ia berharap penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan di Lampung dapat menjadi perhatian bersama, agar UMKM tumbuh lebih sehat, mandiri, dan berdaya saing.
“Penguatan UMKM bukan hanya soal bantuan modal, tetapi juga pendampingan, literasi keuangan, dan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil,” tandasnya.
