FSPMI Usulkan UMP Lampung 2027 Rp3,5 Juta, DPRD Siap Kawal Aspirasi Buruh

16 views

Axelerasi.id – DPRD Provinsi Lampung menyatakan komitmennya mengawal aspirasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), termasuk usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2027 sebesar Rp3,5 juta hingga penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Komitmen tersebut disampaikan anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi saat menerima perwakilan FSPMI bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Lampung di ruang rapat komisi DPRD Lampung, Kamis, 1 Oktober 2026.

Pertemuan itu merupakan tindak lanjut aksi FSPMI yang menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari pengawasan perusahaan, pengupahan, sistem outsourcing, hingga percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

“Kami siap memberikan dukungan untuk menindaklanjuti sejumlah aspirasi kepada Komisi IX DPR RI. Tadi juga sudah kita tandatangani aspirasi dan akan diteruskan ke DPR RI serta Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Wahrul.

Menurut Wahrul, aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan dikawal bersama Pemprov Lampung, terutama terkait pemenuhan hak pekerja dan pengawasan ketenagakerjaan.

Sementara itu, tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan nasional akan diteruskan kepada Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam aspirasinya, FSPMI meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melanggar norma ketenagakerjaan serta memastikan setiap pengaduan pekerja segera ditindaklanjuti.

Persoalan pengupahan juga menjadi perhatian utama. FSPMI mengusulkan UMP Lampung 2027 minimal Rp3,5 juta atau mengikuti hasil penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) apabila nilainya lebih tinggi.

Selain itu, FSPMI mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 sebesar 7,5 hingga 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Buruh juga meminta percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, reformasi kebijakan perpajakan bagi pekerja, transparansi dasar penghitungan upah, serta pengaktifan kembali Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.

Kepala Disnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah akan ditindaklanjuti bersama DPRD.

Terkait pengupahan, Agus menjelaskan bahwa proses penetapannya melibatkan pemerintah, akademisi, serikat pekerja, dan pengusaha dengan tetap mengacu pada ketentuan pemerintah pusat.

“Untuk itu, terkait pola pengupahan di daerah mengacu juga ke formula dari pusat,” katanya.

Sementara mengenai revisi RUU Ketenagakerjaan, Pemprov Lampung masih menunggu perkembangan pembahasannya di tingkat pusat.

“Kita sedang menunggu terkait revisi RUU Ketenagakerjaan. Semoga memang pertengahan Oktober sudah bisa dilakukan revisi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Disnaker Lampung juga mengungkapkan telah menerima 116 pengaduan ketenagakerjaan sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 laporan telah diselesaikan.

Penanganan pengaduan tersebut didukung 32 pengawas ketenagakerjaan yang bertugas mengawasi ribuan perusahaan di Provinsi Lampung.

Agus mengakui jumlah tenaga pengawas masih terbatas. Karena itu, Disnaker berencana mengusulkan penambahan personel kepada Gubernur Lampung.

“Peran pengawasan ketenagakerjaan akan kita tingkatkan. Ribuan perusahaan, tenaga pengawasnya minim. Ini akan kita minta tambah kepada gubernur,” ujar Agus.

DPRD Lampung memastikan aspirasi FSPMI yang telah diterima dan ditandatangani akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan nasional akan diteruskan kepada DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan persoalan di tingkat daerah akan dikawal bersama Pemerintah Provinsi Lampung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *