Axelerasi.Id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengirimkan sinyal keras kepada seluruh pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis), setiap SPPG wajib mempublikasikan rincian komposisi gizi dan harga menu harian secara transparan.
Jika terbukti menyembunyikan data tersebut atau melakukan manipulasi, SPPG akan berhadapan langsung dengan tim pengawas dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
Langkah kolaboratif antara BGN dan Korps Adhyaksa ini bertujuan untuk menutup rapat celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyaluran anggaran negara yang menyasar peningkatan gizi generasi muda.
Juknis MBG menegaskan bahwa akses informasi terhadap apa yang dikonsumsi oleh anak-anak adalah hak publik. Oleh karena itu, Satuan Pelayanan diwajibkan untuk:
Memajang Komposisi Nutrisi: Informasi detail mengenai kandungan protein, karbohidrat, serta mikronutrien pada setiap porsi yang disajikan.
Mempublikasikan Harga Satuan: Masyarakat harus mengetahui berapa nilai ekonomi dari menu harian untuk memastikan anggaran tidak dipotong atau di-mark up.
Laporan Harian Real-Time: Data tersebut harus diperbarui setiap hari melalui papan pengumuman fisik di lokasi pelayanan dan sistem pelaporan digital BGN.
Dalam unggahan akun resmi instagram, Badan Gizi Nasional dukung unggahan menu MBG untuk pengawasan. BGN menyatakan, Masyarakat Tidak Dilarang untuk mengunggah menu MBG ke Media Sosial. Justru Unggahan publik menjadi mata dan telinga kami dalam memantau operasional ribuan SPPG di seluruh penjuru Indonesia.
Kejaksaan Agung kini terlibat aktif dalam mengawal jalannya program ini melalui fungsi pengamanan pembangunan strategis.
Keterlibatan jaksa pengawas bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum sekaligus memastikan bahwa operasional di lapangan berjalan sesuai koridor regulasi.
“Keterlibatan Kejagung adalah jaminan bahwa tidak ada ruang bagi oknum untuk bermain-main. Transparansi harga menu bukan lagi sekadar himbauan, melainkan kewajiban mutlak yang dipantau oleh penegak hukum,” tulis pernyataan resmi Badan Gizi Nasional.
Bagi SPPG yang lalai atau sengaja tidak mempublikasikan informasi menu dan harga, BGN telah menyiapkan sanksi berjenjang yang mematikan bagi operasional mereka:
Sanksi Administratif: Teguran keras dan pembekuan dana operasional sementara.
Penyegelan & Pemutusan Kontrak: Penghentian permanen hak pengelolaan Satuan Pelayanan.
Proses Hukum (Pro-Justitia): Jika ditemukan indikasi fiktif atau penggelapan anggaran gizi, Kejagung akan memproses pelanggaran tersebut sebagai tindak pidana korupsi.
Melalui pengetatan aturan ini, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sukses secara distribusi, tetapi juga menjadi contoh tata kelola anggaran negara yang bersih dan akuntabel. ( Efrin.K )
