Normalisasi Irigasi Way Tebu, DPRD Lampung Dorong Percepatan Perbaikan

16 views

Axelerasi.id – Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, mendukung rencana Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) melakukan normalisasi jaringan irigasi Way Tebu Sistem di Kabupaten Pringsewu.

Menurut Mikdar, perbaikan jaringan irigasi tersebut sudah sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan kekurangan pasokan air yang selama ini dikeluhkan petani.

Kondisi irigasi yang belum berfungsi optimal berdampak terhadap produktivitas lahan persawahan. Padahal, petani berharap ketersediaan air yang memadai agar dapat meningkatkan frekuensi panen, minimal dua kali dalam setahun dan jika memungkinkan hingga tiga kali.

“Walaupun ini bukan daerah pemilihan saya, saya sering mendengar keluhan para petani di sana yang mengharapkan aliran air dari Way Tebu. Dengan adanya rencana balai besar melakukan perbaikan dan normalisasi irigasi, tentu harus kita dukung sepenuhnya,” kata Mikdar.

Ia meminta agar rencana normalisasi tersebut segera direalisasikan karena manfaatnya tidak hanya dirasakan petani padi, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan air tawar.

Mikdar menjelaskan, kawasan Pugung Raharjo selama ini dikenal sebagai salah satu pemasok ikan air tawar di Lampung. Karena itu, keberadaan aliran air Way Tebu juga penting untuk menjaga keberlangsungan usaha kolam ikan masyarakat.

Ia berharap Lampung tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil pangan dari sektor pertanian padi, tetapi juga mampu memperkuat posisinya sebagai daerah pemasok ikan air tawar.

“Kita berharap dua kegiatan ini, baik persawahan maupun perikanan air tawar, sama-sama bisa mendapatkan aliran air dari Way Tebu. Keduanya memberikan keuntungan bagi masyarakat, terutama petani sawah dan pembudidaya ikan,” ujarnya.

Meski demikian, Mikdar menilai pemanfaatan air irigasi harus ditata dengan baik agar kebutuhan setiap sektor dapat terpenuhi tanpa saling mengganggu.

Ia juga meminta BBWS tidak hanya melakukan perbaikan di Way Tebu, tetapi turut mengevaluasi kondisi sungai dan bendungan lain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini, terutama menghadapi potensi dampak El Nino pada 2027. Ketersediaan air harus dipersiapkan agar sektor pertanian dan perikanan tidak mengalami gangguan produksi.

“Kita berharap balai besar dari sekarang sudah mengantisipasi apa yang mungkin terjadi satu sampai dua tahun ke depan. Sehingga hasil gabah meningkat, begitu juga produksi perikanan air tawar,” katanya.

Mikdar menambahkan, perbaikan infrastruktur pengairan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung target swasembada pangan dan mewujudkan program pembangunan yang menjadi visi Gubernur Lampung.

Terkait persoalan pemanfaatan air irigasi, ia juga mendorong masyarakat dan pemerintah daerah agar lebih proaktif menyampaikan kondisi di lapangan kepada BBWS.

Menurutnya, tidak semua persoalan di daerah dapat terpantau langsung oleh petugas balai besar. Karena itu, laporan masyarakat perlu diperkuat dengan penyampaian dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dokumentasi dan laporan resmi dari pemerintah daerah dinilai dapat membantu BBWS memahami persoalan sekaligus mempercepat penanganan.

“Ketika dinas terkait menyampaikan, balai besar bisa lebih cepat memahami persoalan melalui dokumentasi dan pernyataan yang diketahui semua pihak. Jangan lagi ditunda-tunda kalau memang sesuatu itu dibutuhkan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pekerjaan normalisasi nantinya dilaksanakan secara tuntas sehingga persoalan yang selama ini dihadapi petani sawah maupun pembudidaya ikan air tawar benar-benar terselesaikan.

Sebelumnya, BBWS merencanakan normalisasi Irigasi Way Tebu Sistem menyusul persoalan pemanfaatan air yang dinilai belum sesuai peruntukan.

Selama ini, air yang semestinya diprioritaskan untuk mengairi persawahan turut dialihkan melalui sadapan untuk kebutuhan kolam ikan. Kondisi tersebut mengganggu fungsi utama jaringan irigasi dan menyebabkan kehilangan air mencapai sekitar 60 persen.

Persoalan lainnya adalah belum tersedianya rancangan menyeluruh atau grand design yang mengatur pembagian pemanfaatan air untuk kebutuhan persawahan dan kolam ikan.

Kondisi itu juga memicu kerusakan infrastruktur irigasi hingga perselisihan antara petani sawah dan pembudidaya ikan.

Pemerintah daerah pada prinsipnya tetap menginginkan kegiatan perikanan masyarakat berjalan. Namun, diperlukan pengaturan yang jelas agar pemanfaatan air untuk kolam ikan tidak mengganggu kebutuhan utama pengairan persawahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *