Axelerasi.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 10,83 persen pada 2029. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran nasional sebesar 14,2 persen pada tahun yang sama.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.
Hal itu disampaikan Jihan saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria.
Jihan menjelaskan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Lampung tercatat sebesar 15,9 persen. Angka itu menempatkan Lampung dalam lima besar provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.
Meski demikian, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Terlebih, prevalensi stunting Lampung sempat mengalami kenaikan dari 14,9 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024.
Sementara itu, prevalensi stunting nasional pada 2024 tercatat sebesar 19,8 persen, turun dibandingkan 24,4 persen pada 2021.
“Untuk mencapai target tersebut, Lampung perlu menurunkan prevalensi stunting sekitar lima poin persentase dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Jihan.
Menurutnya, penanganan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik atau tinggi badan anak, melainkan menyangkut kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi bangsa.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang dapat berdampak terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas seseorang ketika dewasa.
Karena itu, intervensi harus difokuskan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
“Periode paling menentukan adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari masa kehamilan dan 730 hari sejak bayi lahir hingga usia dua tahun. Oleh karena itu, intervensi perlu sangat difokuskan pada ibu hamil dan juga anak balita,” katanya.
Jihan mengungkapkan, berdasarkan data analisis situasi melalui Web Aksi Bangda Kemendagri 2025, dari 451.843 balita yang telah diinput datanya, terdapat 14.711 balita mengalami stunting atau sekitar 3,26 persen.
Namun, data tersebut merupakan data layanan sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil SSGI yang menggunakan metode pengukuran berbeda.
Dalam pemetaan kabupaten/kota, terdapat lima daerah yang membutuhkan perhatian lebih intensif, yakni Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Pringsewu.
“Untuk itu, perlu kita kuatkan langkah-langkah dan tindak lanjut, yaitu validasi cakupan input data serta pendampingan yang lebih intensif pada kelima daerah tersebut,” tegasnya.
Untuk mempercepat penurunan stunting, Pemprov Lampung telah menjalankan enam kegiatan unggulan yang menyasar pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.
Program tersebut meliputi kampanye konsumsi protein hewani melalui produk peternakan, khususnya telur, serta Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
Melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 2 Tahun 2025, masyarakat juga didorong membiasakan konsumsi dua butir telur setiap hari sebagai salah satu upaya meningkatkan pemenuhan protein hewani keluarga.
Sementara melalui program Gemarikan, pemerintah memberikan makanan tambahan bagi anak sekolah berupa kudapan berbahan dasar ikan. Program ini telah dilaksanakan kepada 100 anak di UPTD SDN 4 Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
Pemprov Lampung juga memperkuat layanan bagi ibu hamil, bayi, dan balita melalui pemberian tablet tambah darah, makanan tambahan bergizi berbahan pangan lokal, serta konseling gizi dan edukasi pola makan sehat.
Program lainnya yakni pengembangan Desa Tapis sebagai desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2025.
Selain itu, terdapat kolaborasi dengan Baznas Provinsi Lampung melalui penyaluran paket sembako bagi ibu hamil yang berpotensi mengalami stunting, termasuk di Kota Metro dan sejumlah daerah lainnya.
Dukungan ketahanan pangan juga diperkuat melalui bantuan Baznas RI senilai Rp479 juta untuk program lumbung pangan dan balai ternak di tiga kabupaten.
Jihan menegaskan, keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, filantropi, dan akademisi.
Ia juga menyampaikan lima langkah strategis yang perlu diperkuat, mulai dari pelaksanaan aksi konvergensi di seluruh daerah, perencanaan berbasis data, optimalisasi Web Aksi Bangda, peningkatan pembinaan dan evaluasi pemerintah kabupaten/kota, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Semua strategi tersebut tentu saja kita jalankan dengan lima prinsip, yaitu konvergen, berbasis data, kolaboratif, berkelanjutan, dan berdampak nyata,” ujarnya.
Wamendes Minta Dana Desa Dioptimalkan
Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Ahmad Riza Patria menegaskan, pembangunan desa harus dimulai dari pembangunan kualitas manusia, termasuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi dan layanan kesehatan yang memadai sejak dalam kandungan.
Ia menyebutkan, berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting nasional mencapai 19,8 persen, sedangkan Lampung berada pada angka 15,9 persen.
Ahmad Riza Patria menyampaikan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mempercepat penurunan stunting.
Pertama, memperkuat kepemimpinan dan komitmen pemerintah desa. Kepala desa harus mengetahui kondisi masyarakatnya, termasuk keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, serta anak-anak yang memerlukan perhatian khusus.
Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
Ia meminta pemerintah desa memastikan perencanaan dan penganggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, mulai dari pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi balita, penguatan Posyandu, hingga peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan sehat.
Ketiga, memperkuat kapasitas kader dan pendamping desa, khususnya Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Posyandu, dan tenaga pendamping profesional.
Menurutnya, para kader merupakan ujung tombak pelaksanaan program karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memastikan intervensi menjangkau keluarga sasaran.
Peningkatan kapasitas melalui pelatihan terpadu dan platform HDW Learning juga perlu diperkuat.
Ahmad Riza Patria mengapresiasi capaian konvergensi desa di Lampung. Berdasarkan data e-HDW per 1 November 2026, sebanyak 1.505 desa atau sekitar 61,5 persen dari total 2.446 desa di Lampung telah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan 1 Oktober 2026, ketika jumlah desa yang mencapai kategori tersebut sebanyak 1.280 desa atau 52,3 persen.
Dengan demikian, terdapat peningkatan sebanyak 225 desa atau 9,2 poin persentase.
Meski begitu, masih terdapat sekitar 38,5 persen desa yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.
“Jangan sampai kegiatan kita ramai di ruang rapat, tetapi belum terasa manfaatnya di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap rakor tersebut menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat tujuh indikator kinerja desa, mulai dari pelaporan kartu skor konvergensi, alokasi Dana Desa, evaluasi berkala, pendampingan keluarga berisiko stunting, peningkatan kapasitas kader, hingga keberadaan Posyandu aktif.
Ahmad Riza Patria juga mengapresiasi komitmen Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
Ia optimistis Lampung dapat terus meningkatkan capaian penurunan stunting dan menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi terendah di Indonesia.
Lampung Jadi Provinsi Ketiga Lokasi Rakor
Sebelumnya, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (PSBLDP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT RI, Andrey Ikhsan Lubis, mengatakan Lampung menjadi provinsi ketiga yang menjadi lokasi pelaksanaan rangkaian Rakor Monev setelah Banten dan Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendes PDT mendorong terwujudnya desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Upaya tersebut turut didukung program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) bersama Bank Dunia, terutama dalam penguatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga, kader Posyandu, serta pemantauan capaian konvergensi melalui aplikasi e-HDW.
Berdasarkan data referensi stunting yang disampaikan dalam laporan pelaksana, prevalensi stunting Lampung tercatat sebesar 15,9 persen.
Kabupaten Tanggamus menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, yakni 24,9 persen, sedangkan terendah berada di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 10,4 persen.
Andrey menjelaskan, rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, mengidentifikasi dukungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, dan merumuskan solusi atas berbagai kendala pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa.
Kegiatan dibagi menjadi dua sesi, yakni pemaparan narasumber mengenai kebijakan intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting serta diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD).
FGD membahas pemantauan e-HDW, capaian pembelajaran mandiri, kendala pelaksanaan, peningkatan skor konvergensi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Hasil pembahasan selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja tindak lanjut (RKTL) yang memuat langkah penyelesaian, penanggung jawab, dan target waktu pelaksanaan.
Melalui rakor tersebut, diharapkan terbangun kesamaan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
