Axelerasi.id – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung dinilai menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Direktur Gema Ripah Institute, Septiansyah S.IP menilai, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Bandar Lampung masih menghadapi sejumlah persoalan perkotaan yang terus berulang dan belum terselesaikan secara menyeluruh.
Menurutnya, persoalan seperti banjir, pengelolaan sampah, kemacetan hingga tata ruang kota menjadi catatan yang perlu mendapat perhatian serius dalam pembangunan jangka panjang.
“Bandar Lampung sebagai wajah Provinsi Lampung tentu memiliki tanggung jawab besar menjadi contoh tata kelola perkotaan yang baik. Tetapi sejumlah persoalan yang berulang menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah yang perlu dibenahi,” kata Septiansyah.
Ia menjelaskan, dalam perspektif kepemimpinan publik, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik maupun jumlah program yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Septiansyah mencontohkan persoalan banjir yang hampir setiap tahun terjadi di sejumlah wilayah Bandar Lampung. Menurut dia, kondisi tersebut tidak semata dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga berkaitan dengan perencanaan tata ruang, sistem drainase, pengelolaan kawasan resapan, dan pengawasan pembangunan.
“Ketika persoalan yang sama terus berulang, publik tentu berharap ada evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang selama ini diterapkan,” ujarnya.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah juga dinilai menjadi tantangan yang membutuhkan langkah lebih strategis dan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang meningkat, menurutnya, perlu diimbangi dengan sistem pelayanan publik yang adaptif.
Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan agar pertumbuhan kota tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang.
Menurut Septiansyah, masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan respons cepat ketika persoalan muncul, tetapi juga kebijakan yang bersifat preventif dan berorientasi jangka panjang.
“HUT ke-344 Bandar Lampung seharusnya tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi momentum evaluasi bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan menghadirkan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
