Axelerasi.id – Warga Nyunyai, Rajabasa, menyampaikan sederet keluhan saat reses anggota DPRD Lampung, Andika Wibawa Sepulau Raya, Minggu (1/3/2026).
Dalam dialog bersama warga, persoalan banjir, menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kesejahteraan kader posyandu menjadi sorotan.
Warga setempat, Rohaya, mengungkapkan wilayah Nyunyai kerap dilanda banjir meski hujan hanya berlangsung singkat.
“Mayoritas daerah Nyunyai ini banjir, hujan sebentar sudah banjir. Kami tidak tahu apa penyebabnya, yang jelas siring sangat kecil dan mampet,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Andika mengajak warga kembali menghidupkan semangat gotong royong serta memastikan persoalan drainase akan disampaikan ke pemerintah kota dan provinsi.
“Mari kita semangat lagi bergotong royong. Pak RT harus aktif menghidupkan gotong royong. Persoalan ini akan kami catat dan kami sampaikan ke pemerintah,” katanya.
Selain banjir, warga juga menyoroti menu MBG yang diterima siswa selama bulan puasa. Seorang warga, Apri, menyebut dapur MBG berada di Gang Cengkeh, Rajabasa, dengan menu yang dinilai sangat minim.
“Bukan tidak bersyukur, tapi menu MBG yang diterima anak SMP 22 di Rajabasa hanya kurma dua buah, jagung rebus sepotong, kacang sembilan biji. Besoknya paling diganti ayam seukuran jempol,” keluh Apri.
Keluhan lain datang dari kader posyandu yang enggan disebutkan namanya. Ia menyebut para kader belum mendapatkan insentif secara layak, meski tetap dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada balita.
Selain itu semenjak ada MBG pihaknya tidak lagi menerima Bantuan Makanan Tambahan untuk balita.
“Honor hanya sekitar Rp500 ribu dan tidak dibayarkan rutin tiap bulan, kadang setahun hanya tiga kali dibayar. Bantuan makanan tambahan juga tidak ada lagi, jadi kami sering iuran sendiri untuk menyediakan kacang hijau dan lainnya,” ujarnya.
Di wilayah tersebut terdapat tujuh posyandu dengan kader 5 orang. Keterbatasan fasilitas, bahkan beberapa perlengkapan dibuat secara swadaya oleh kader.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Andika menegaskan seluruh aspirasi warga akan ditindaklanjuti melalui Komisi V DPRD Lampung.
Ia juga menyebut pihaknya akan memanggil Dinas Kesehatan Provinsi untuk menanyakan anggaran BMT.
Iya juga berharap pemerintah Kota dapat menyelesaikan persoalan insentif kader posyandu.
“Nanti kami sampaikan aspirasinya. Kami berharap pemerintah kota dapat mengurus ini dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Terutama insentif kader posyandu, ” Ucapnya.
Di samping itu lanjut Andika pihaknya akan menanyakan ke dinas kesehatan Provinsi Lampung, apakah ada anggaran tambahan untuk Bantuan Makanan Tambahan (BMT) khusus untuk balita memenuhi gizi anak.
“Apakah BMT ini sepenuhnya tanggung jawab perintah kabupaten/Kota atau justru ada anggaran tambahan melalui provinsi, ini nanti akan kami tanyakan dalam rapat dengar pendapat dengan dinas kesehatan Provinsi,” Pungkas dia.
