Axelerasi.id – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, mendorong penyusunan regulasi khusus terkait pengembangan urban farming di wilayah perkotaan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat.
Fauzi menjelaskan, selama ini sektor pertanian di Provinsi Lampung masih lebih berfokus pada wilayah kabupaten. Sementara itu, pertanian di Kota terutama Kota Bandar Lampung cenderung kurang mendapat prioritas akibat keterbatasan lahan.
“Kalau kita lihat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung, hanya wilayah Rajabasa yang masih ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan,” ujar Fauzi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/2).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Bandar Lampung, Fauzi menilai perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah terhadap pertanian perkotaan.
Melalui Komisi II DPRD Lampung, ia pun mengusulkan inisiatif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengembangan urban farming.
Menurutnya, tren urban farming sempat berkembang cukup pesat beberapa tahun terakhir, terutama melalui sistem pertanian hidroponik yang mampu menghasilkan sayur-mayur dan memasok kebutuhan supermarket maupun swalayan. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, tren tersebut mulai mengalami penurunan.
“Supaya ini kembali mendapat perhatian, perlu ada produk perda. Urban farming di lahan sempit, tidak hanya hidroponik, tetapi juga tabulampot dan model lainnya, bisa mendukung ekonomi masyarakat perkotaan,” jelasnya.
Fauzi berharap usulan Raperda pengembangan urban farming tersebut dapat disetujui dan dibahas bersama oleh DPRD Provinsi Lampung dan pemerintah daerah.
Ia juga menilai, pengembangan urban farming dapat dikoneksikan dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sebelumnya telah diparipurnakan.
“Tujuannya agar negara benar-benar hadir dalam menjaga ketahanan pangan, termasuk bagi masyarakat perkotaan. Meski lahannya terbatas, hasilnya tetap bisa dirasakan,” pungkasnya.
