Axelerasi.Id – Bandar Lampung
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan permanen dalam menangani konflik antara manusia dan gajah yang terus berulang di sejumlah wilayah Lampung.
Seruan ini disampaikan melalui unggahan video bertajuk “Konflik Gajah, Kapan Berakhir?” yang dipublikasikan oleh akun resmi fraksipkslampung.
Dalam wawancara tersebut, Fraksi PKS menyoroti bahwa penanganan konflik gajah selama ini cenderung bersifat reaktif, hanya dilakukan setelah muncul korban atau kerusakan.
Padahal, konflik ini telah berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Seharusnya perlu adanya tindakan untuk mencegah. Kebijakan yang solutif, bukan hanya sekadar reaktif ketika ada konflik saja,” ujar yusnadi.
Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, termasuk Yusnadi, dikenal aktif menyuarakan isu-isu lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKS mendorong langkah konkret seperti pembangunan pagar pengaman, sistem mitigasi berbasis komunitas, dan edukasi warga di daerah rawan konflik.
Konflik gajah di Lampung, terutama di sekitar Taman Nasional Way Kambas dan kawasan penyangga lainnya, telah menimbulkan kerugian ekonomi dan psikologis bagi warga.
DPRD Provinsi Lampung menilai bahwa penanganan yang terintegrasi dan berbasis data sangat diperlukan agar konflik ini tidak terus berulang.
