Axelerasi.id – Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang besar bagi tenaga kerja daerah untuk bekerja di Jepang, setelah pertemuan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan Senior Executive Director Japan Association for Construction (JAC), Yugo Okamoto. Jepang saat ini tengah mengalami kekurangan sumber daya manusia di sektor konstruksi, dan Lampung dinilai mampu ikut mengisi kebutuhan tersebut.
Pemerhati pembangunan, Mahendra Utama mengatakan kerja sama ini bukan sekadar soal pengiriman tenaga kerja, melainkan program strategis yang membawa dampak luas bagi peningkatan kualitas SDM Lampung.
Menurutnya, para pekerja akan memperoleh transfer keterampilan konstruksi modern, pemahaman standar keselamatan bertaraf internasional, hingga budaya disiplin kerja ala Jepang yang sangat terkenal.
“Ketika mereka kembali, ilmu dan pengalaman itu akan dibawa ke Lampung, dan inilah nilai tambah terbesarnya,” kata Mahendra, Kamis (4/12/2025).
Ia menjelaskan, remitansi yang akan dikirimkan para pekerja juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan. Perputaran uang dari gaji yang diperoleh di Jepang diyakini mampu menunjang usaha masyarakat di daerah asal para pekerja. Selain itu, label sebagai pekerja berpengalaman dari Jepang akan meningkatkan daya saing mereka baik di pasar tenaga kerja domestik maupun internasional.
Mahendra menyebut dampak sosial program ini juga sangat besar, terutama dalam mengurangi pengangguran lulusan SMK. Ketika kembali ke daerah, para pekerja berpeluang membuka usaha sendiri dengan modal dan kemampuan yang mereka dapatkan.
“Mereka bisa menjadi contoh nyata profesionalisme dan etos kerja yang baik di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Meski demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu segera diselesaikan. Mahendra menyoroti minimnya guru bahasa Jepang di Lampung.
“Saat ini ada sekitar 8.500 siswa yang mempelajari bahasa Jepang, namun jumlah guru hanya sekitar 60 orang. Ini harus dicarikan solusi cepat, seperti memanfaatkan alumni yang pernah bekerja atau belajar di Jepang sebagai pengajar,” ungkapnya.
Kurikulum SMK, lanjut Mahendra, juga harus disesuaikan dengan kebutuhan industri konstruksi Jepang agar siswa tidak harus belajar ulang saat tiba di negara tujuan. Pemerintah juga perlu menyiapkan pusat pelatihan migrant center yang mampu menyediakan pembelajaran bahasa, sertifikasi keterampilan, konseling mental, hingga pendampingan legal sebelum keberangkatan.
Selain itu, dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo juga dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja, termasuk pengawasan kondisi kerja dan pembayaran gaji sesuai kontrak. Pendampingan terhadap para pekerja yang sudah kembali ke Indonesia juga harus diperkuat agar mereka dapat memanfaatkan keahlian dan modal secara produktif di Lampung.
Mahendra merekomendasikan Pemprov Lampung untuk lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam pengiriman pekerja ke Jepang.
Ia juga mendorong adanya skema reintegrasi bagi para alumni melalui akses permodalan usaha bekerja sama dengan BUMD maupun perbankan. Tidak kalah penting, pemerintah diminta melakukan pendataan dan publikasi kisah sukses para pekerja untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan masyarakat.
“Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jika dipersiapkan dengan baik dan dijalankan secara konsisten, Lampung bisa melahirkan generasi pekerja berdaya saing global,” tegas Mahendra.
