Axelerasi – Lampung mulai memasuki musim hujan, tapi jejak bencana di Provinsi Bumi Ruwa Jurai ini belum benar-benar dipelajari. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lagi bersikap reaktif, melainkan sigap sejak awal.
“Jangan tunggu banjir dulu baru turun tangan. Kesiapsiagaan itu harus dimulai sekarang—sebelum genangan dan longsor menelan korban,” tegas Andika, Selasa (7/10).
Ia menyoroti sejumlah wilayah rawan seperti Bandarlampung, Pringsewu, Lampung Tengah, hingga Pesisir Barat yang kerap jadi langganan banjir dan longsor setiap musim hujan. Menurutnya, pembersihan drainase, perbaikan saluran air, serta kesiapan peralatan dan logistik harus jadi langkah nyata, bukan sekadar wacana.
“Drainase di kota banyak tersumbat, tanggul banyak yang rapuh. Pemerintah harus bergerak sekarang. Kita tidak mau dengar lagi ada warga kehilangan rumah atau nyawa hanya karena lalai antisipasi,” katanya.
Data BPBD Provinsi Lampung mencatat, sejak Januari hingga awal Oktober 2025 sudah terjadi 93 bencana alam di wilayah ini. Sebanyak 73 di antaranya adalah banjir, 16 cuaca ekstrem, dan 3 tanah longsor. Dampaknya tak kecil: 14 orang meninggal dunia, hampir 284 ribu jiwa terdampak, dan ribuan rumah rusak.
“Angka itu bukan statistik semata—itu cerita keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang tidak bisa sekolah, dan warga yang harus tidur di pengungsian,” ujar Andika.
DPRD Lampung mendesak Pemprov untuk memperkuat koordinasi lintas OPD, terutama BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR. Bantuan logistik, peralatan evakuasi, dan pos siaga di daerah rawan harus disiapkan sejak dini.
“Jika langkah antisipatif terus diperkuat sejak dini, saya yakin pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat mampu meminimalkan dampak bencana. Kita semua punya peran menjaga Lampung agar tetap aman dan tangguh menghadapi musim hujan,” pungkasnya.
