Axelerasi – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (12/8/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, jajaran Forkopimda, serta anggota dewan dari seluruh fraksi.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Berikut sejumlah poin penting yang disampaikan:
-
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Fauzi Heri menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap belanja modal, khususnya pada sektor infrastruktur jalan dan irigasi. Fraksi ini juga mengingatkan agar ketergantungan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dapat dikurangi.
-
Fraksi PDI Perjuangan melalui Aribun Sayunis menekankan pentingnya diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor.
-
Fraksi Golkar melalui Elsan Tomi Sagita meminta optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penguatan BUMD, serta pengelolaan aset daerah secara produktif.
-
Fraksi PKB melalui Fatikhatul Khoiriyah menekankan perlunya inovasi pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat kecil, serta agar pemerintah daerah lebih fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan UMKM.
-
Fraksi NasDem melalui Jasroni menyoroti pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
-
Fraksi Demokrat melalui Hanifal dan Fraksi PAN melalui Morisman sama-sama mengingatkan agar setiap peningkatan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
-
Fraksi PKS melalui Puji Sartono memberikan apresiasi atas kenaikan PAD, namun meminta agar disiapkan analisis risiko dan skema mitigasi apabila target PAD tidak tercapai.
