Axelerasi – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan DPRD Provinsi Lampung menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemantapan Pembinaan Ideologi Pancasila sekaligus penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Kamis, 18 September 2025, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung.
Acara ini dihadiri Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Lampung Muhammad Firsada, Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana, jajaran pejabat BPIP, anggota DPRD, serta peserta Bimtek dari berbagai unsur masyarakat, 18 September 2025
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara BPIP dan DPRD Lampung. Dalam sambutan bersama, BPIP, Pemprov, dan DPRD menegaskan pentingnya pemahaman Pancasila yang komprehensif serta sinergi antarlembaga untuk memperkuat nilai kebangsaan.
Tiga narasumber hadir dalam sesi materi. Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP, Agus Moh. Najib, menekankan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus ideologi moderat yang mampu menjaga persatuan bangsa. Ia juga mendorong agar sosialisasi nilai Pancasila dilakukan melalui kebijakan formal maupun interaksi sosial di masyarakat.
Direktur Pencegahan BNPT, Irfan Idris, menyoroti pentingnya Pancasila dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, termasuk memahami klasifikasi intoleransi serta tanda-tanda perilaku yang perlu diwaspadai. Sementara itu, pendiri Pusat Rehabilitasi Korban Negara Islam Indonesia (NII), Ken Setiawan, mengingatkan bahwa pemahaman Pancasila yang utuh akan menciptakan kehidupan rukun, aman, dan damai meski masyarakat memiliki latar belakang berbeda.
Acara juga menghadirkan sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber. Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menutup kegiatan dengan menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara BPIP dan DPRD.
“Kerja sama yang saling bersinergi diharapkan mampu menanamkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan oleh seluruh elemen bangsa,” ujar Giri.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemprov, DPRD, dan BPIP untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengimplementasikan Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara.
