Axelerasi.id – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti minimnya alokasi anggaran bagi organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja mereka pada tahun anggaran 2024.
Ketua Komisi II Ahmad Basuki menyatakan bahwa keterbatasan anggaran tersebut berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, terutama sektor ekonomi kerakyatan.
Menurut Basuki, anggaran yang kecil membuat berbagai program pro rakyat nyaris tidak berjalan optimal. “Anggaran 2024 kemarin untuk mitra Komisi II ini relatif paling kecil dibanding komisi lainnya. Yang lebih mengecewakan adalah proporsinya: sebagian besar hanya untuk membayar gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara kegiatan substantif yang menyentuh masyarakat sangat-sangat minim,” ujar Basuki, Kamis (10/7/2025).
Berdasarkan data realisasi APBD 2024, total pagu anggaran untuk seluruh OPD mitra Komisi II hanya mencapai Rp322,9 miliar, dengan realisasi Rp292,6 miliar atau 88,54 persen. Sebagian besar dari anggaran tersebut digunakan untuk belanja rutin seperti gaji dan tunjangan, bukan untuk program pembangunan ekonomi masyarakat.
Ahmad Basuki menambahkan bahwa OPD-OPD mitra Komisi II seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Biro Perekonomian, Dinas Perkebunan, KPTPH, Peternakan, Kehutanan, Kelautan, Lingkungan Hidup, serta Koperasi dan UMKM justru merupakan instansi yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM. “Padahal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya petani, ya Komisi II,” tegasnya.
Meski demikian, Basuki mengapresiasi kualitas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tengah dibahas. Ia menilai dokumen tersebut sudah sangat baik dan komprehensif.
Karena itu, ia mendorong agar penyusunan anggaran lima tahun ke depan benar-benar berpijak pada RPJMD tersebut agar target-target pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal.
“Kami berharap ke depan plafon pagu anggaran yang disusun dan diporsikan oleh TAPD benar-benar memedomani dokumen RPJMD. Apalagi dengan arah kebijakan nasional saat ini yang menekankan pada ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan melalui program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Asta Cita,” pungkas Basuki.
