Axelerasi.id – Proses seleksi lima direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Lampung menuai sorotan tajam dari DPRD. Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, secara terang-terangan menantang para calon direksi untuk menunjukkan komitmen mereka dengan tidak menerima gaji sebelum BUMD mencetak keuntungan.
“Saya mendukung pengangkatan lima direktur ini untuk membangun optimisme. Tapi kalau memang serius ingin membenahi BUMD, jangan dulu terima gaji sebelum perusahaan untung. Itu baru luar biasa,” kata Munir, Kamis (3/7/2025).
Menurut dia, tantangan itu merupakan bentuk uji keseriusan dalam mengangkat performa BUMD yang selama ini justru menjadi beban bagi keuangan daerah.
Munir juga menekankan pentingnya proses seleksi dilakukan secara transparan dan profesional, mulai dari uji publik hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Ia mengingatkan, kondisi fiskal Lampung saat ini sedang tidak sehat. Pemerintah provinsi masih memiliki utang lebih dari Rp1,8 triliun, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan ke 15 kabupaten/kota.
“Bayangkan, anggaran infrastruktur jalan untuk 2025 hanya Rp1 triliun. Dengan angka segitu, pembangunan jalan tidak akan ke mana-mana,” kritik Munir.
