Axelerasi.id – Anggota Komisi V DPRD Lampung dari daerah pemilihan Bandar Lampung Andika Wibawa, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menghapus pungutan uang komite di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri.
Ia menyebut kebijakan ini sebagai peluang untuk membuka akses pendidikan yang lebih adil.
“Kebijakan ini sangat progresif. Salah satu indikator majunya sebuah negara karena pendidikan,” ujar Andika, Jumat (7/7/2025).
Ia menegaskan, DPRD melalui Komisi V akan melakukan pengawasan ketat agar tidak ada lagi pungutan terselubung di sekolah negeri.
Menurutnya, penghapusan uang komite adalah janji nyata negara hadir dalam pendidikan.
“Kami siap menerima laporan masyarakat. Jangan ada lagi alasan biaya jadi penghalang anak-anak untuk sekolah,” tegasnya.
Gubernur Lampung sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh kebutuhan operasional sekolah akan dialokasikan dari APBD.
Selain itu, Pemprov Lampung, tengah merancang 35 sekolah unggulan, memperkenalkan mata pelajaran baru, dan melibatkan CSR untuk memperkuat sektor pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan, Thomas Amirico, juga menekankan bahwa tidak boleh ada lagi pungutan dalam bentuk apa pun.
“Semua sekolah wajib patuh,” tandasnya.
