Axelerasi.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung dijadwalkan menggelar Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) pada 26 Juni 2025 untuk memilih ketua umum yang baru, menyusul pengunduran diri Arinal Djunaidi pada April lalu.
Pengunduran diri Arinal menandai berakhirnya satu babak panjang di mana posisi Ketua KONI Lampung identik dengan jabatan Gubernur.
Ia menjabat sejak 2019 saat masih menjabat sebagai kepala daerah. Tradisi itu bahkan telah berlangsung sejak periode sebelumnya, di mana M. Ridho Ficardo juga merangkap sebagai Ketua KONI saat menjabat Gubernur Lampung (2015–2019).
Namun, haluan itu kini berubah, Gubernur Lampung saat ini, Rahmat Mirzani Djausal, secara tegas menyatakan tidak akan maju sebagai calon Ketua KONI.
Keputusan ini menjadi sinyal kuat adanya pemisahan peran antara urusan politik pemerintahan dan organisasi olahraga.
“Masih banyak tokoh yang lebih layak untuk memimpin KONI Lampung,” ujar Mirza, seperti dikutip dari Rilis ID.
Ia menegaskan ingin fokus pada tugasnya sebagai kepala daerah. Keengganan Mirza untuk menempati posisi Ketua KONI juga sejalan dengan gagasannya untuk mengurangi ketergantungan organisasi tersebut terhadap APBD Provinsi Lampung.
Mandiri Secara Fiskal, Mandiri Secara Organisasi dalam pernyataan terpisah, Mirza menekankan bahwa ke depan, bantuan APBD untuk KONI hanya akan bersifat hibah dan terbatas.
Ia menyebut, fokus pembangunan dalam lima tahun masa kepemimpinannya akan diarahkan pada infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan.
“Pembinaan atlet adalah tanggung jawab KONI dan cabang olahraga masing-masing,” ujarnya.
Pernyataan ini menandai pergeseran paradigma pembinaan olahraga daerah: dari ketergantungan pada dana publik menuju pendekatan berbasis kemandirian dan profesionalisme kelembagaan.
Mencari Pemimpin Baru di Tengah Transisi
Musprovlub KONI Lampung tahun ini tidak hanya menjadi forum untuk memilih pengganti Arinal Djunaidi, tetapi juga menjadi momen refleksi untuk memperkuat arah organisasi ke depan.
Dengan absennya gubernur dalam bursa pencalonan, kans bagi tokoh-tokoh olahraga profesional dan independen untuk tampil ke permukaan kian terbuka.
Namun demikian, tantangannya pun besar. Dengan minimnya sokongan APBD, calon ketua umum ke depan dituntut memiliki jejaring kuat, kemampuan lobi sponsor, serta komitmen untuk membina prestasi secara berkelanjutan tanpa mengandalkan fasilitas negara secara penuh.
