Jalan Rusak di Way Jambu Pesisir Barat Disorot, Anggaran Miliaran Rupiah Dipertanyakan

515 views

Axelerasi.Id – PESISIR BARAT – Kondisi jalan rusak di wilayah Way Jambu, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menuai sorotan dari pemuda setempat.

Armen Wijaya Pemuda Setempat, dirinya mempertanyakan transparansi dan prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Yang sudah tersalurkan hingga Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Menurut Armen, kondisi jalan yang rusak perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

Persoalan tersebut juga mendorong perlunya evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi anggaran agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Kerusakan jalan di Way Jambu harus menjadi bahan evaluasi serius. Transparansi APB Desa perlu dibuktikan melalui keterbukaan anggaran dan realisasi pembangunan. Masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran dialokasikan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan,” tegas Armen Wijaya.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat memiliki hak untuk:

• Mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa

• Mengawasi pelaksanaan pembangunan dan program kerja aparatur desa

• Memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kemajuan desa

Masyarakat memiliki hak konstitusional dan legal untuk mengetahui Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau rincian pembangunan di desa. Hal ini bukan hanya sekadar izin, melainkan kewajiban pemerintah desa untuk transparan.

Ia menilai, keterbukaan anggaran merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas pemerintahan desa.

Setiap program pembangunan perlu disertai informasi yang jelas mengenai perencanaan, nilai anggaran, pelaksanaan, hingga hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Sorotan terhadap jalan rusak tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai anggaran miliaran rupiah yang menjadi perhatian publik.

Karena itu, rincian APB Desa 2025 dan laporan realisasi anggaran perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terdapat alokasi pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kondisi jalan tersebut.

Armen mendorong pemerintah desa agar tidak menganggap kritik sebagai bentuk permusuhan, melainkan sebagai kontrol sosial untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menerima laporan administratif, tetapi juga perlu memperoleh informasi yang transparan dan dapat diverifikasi mengenai penggunaan anggaran publik.

Meski demikian, kondisi jalan rusak tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan anggaran.

Diperlukan pemeriksaan dokumen APB Desa, laporan realisasi, serta informasi mengenai status kewenangan jalan untuk mengetahui duduk persoalan secara objektif.

Pemerintah desa terkait diharapkan memberikan penjelasan mengenai alokasi dan realisasi APB Desa yang sudah tersalurkan hingga Tahun Anggaran 2025, termasuk program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan maupun dilaksanakan.

Apabila jalan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau instansi lain, penjelasan mengenai tanggung jawab perbaikan juga diperlukan agar penanganannya tepat sasaran.

Hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi masih terus dilakukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *