DPRD Lampung Dorong Mediasi Jadi Prioritas Penyelesaian Konflik Agraria

86 views

Axelerasi.Id – Bandar Lampung – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Muhammad Reza Berawi mendorong penyelesaian konflik pertanahan melalui dialog dan mediasi sebelum menempuh jalur hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah sengketa lahan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Menurut Reza, penyelesaian persoalan agraria harus mempertemukan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau sudah menjadi alternatif terakhir, kita dorong diselesaikan secara hukum. Biar hukum yang membuktikan mana yang mempunyai hak dan mana yang tidak,” kata Reza, Senin (21/9).

Namun, sebelum menempuh jalur hukum, Reza menilai mediasi perlu dikedepankan untuk memberikan ruang bagi para pihak dalam mencari solusi bersama.

“Komisi I mendorong restorative justice. Kita mediasi kelompok masyarakat atau korporasi yang bermasalah agar para pihak menemukan jalan keluar,” ujarnya.

Reza mencontohkan persoalan penggarap lahan di kawasan Register 19, Kabupaten Pesawaran. Dalam persoalan tersebut, masyarakat sebelumnya menyampaikan tiga tuntutan, yakni penanganan dugaan tindakan terhadap penggarap, percepatan legalitas melalui skema kemitraan, serta pengusutan dugaan pungutan oleh oknum kehutanan.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPRD Lampung memfasilitasi koordinasi bersama Dinas Kehutanan. Kelompok tani yang belum memiliki legalitas diminta melengkapi dokumen untuk diteruskan ke Kementerian Kehutanan.

Menurut Reza, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu model penyelesaian persoalan di kawasan register lainnya, dengan tetap mempertimbangkan status dan fungsi kawasan.

“Dinas Kehutanan mulai memetakan. Mana kawasan yang bisa dikelola melalui skema yang sah dan mana yang harus dijaga karena fungsi konservasinya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kompleksitas konflik pertanahan di Lampung, mulai dari sengketa antarmasyarakat, masyarakat dengan perusahaan, hingga masyarakat dengan pemerintah.

Karena itu, Reza meminta Tim Reforma Agraria yang dibentuk pemerintah bekerja secara optimal dengan melibatkan instansi terkait, seperti ATR/BPN, Dinas Kehutanan, pemerintah daerah, kelembagaan adat, dan aparat penegak hukum.

“Kalau hanya meeting, tidak cukup. Pemerintah punya institusi. Semua harus diaktifkan untuk menyelesaikan persoalan,” tegasnya.

Selain penguatan koordinasi, Reza menekankan pentingnya pemetaan dan pendataan tanah, termasuk tanah ulayat yang perlu diverifikasi berdasarkan kondisi faktual serta administrasi pertanahan.

Menurutnya, kelembagaan adat dapat dilibatkan untuk membantu inventarisasi dan penyusunan basis data guna memperjelas status tanah serta mengidentifikasi potensi sengketa.

“Apakah masih ada atau tidak, kita harus benar-benar mengidentifikasinya. Dari situ kita buat database, mana yang memang punya persoalan dan mana yang bukan,” katanya.

Reza menegaskan DPRD Lampung berupaya mendorong penyelesaian konflik secara terukur dengan mengutamakan dialog, mediasi, serta koordinasi antarlembaga.

“Kalau bisa diselesaikan dengan mediasi, kita cari titik temu. Jangan sampai konflik hari ini menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *