Axelerasi.Id – Bandar Lampung – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di DPRD Provinsi Lampung mulai memasuki persiapan pembahasan setelah masuk dalam perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Raperda tersebut merupakan salah satu dari 12 Raperda inisiatif DPRD Lampung yang masuk dalam perubahan Propemperda 2026. Kajian akademiknya disebut telah tersedia dan tinggal menunggu penjadwalan pembahasan.
Anggota Komisi V DPRD Lampung M. Syukron Muchtar mengatakan, tahapan selanjutnya adalah penjadwalan pembahasan dan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengkaji substansi rancangan peraturan tersebut.
“Raperda LGBT ini sudah masuk ke dalam 12 Propemperda perubahan yang sudah disahkan awal September lalu. Sekarang tinggal menunggu jadwal antre pembahasan. Kami sudah menerima, akan kita kaji dan nanti tinggal pembentukan pansus,” kata Syukron, Kamis, 24 September 2026.
Menurut Syukron, pembahasan Raperda tersebut nantinya akan difokuskan pada aspek pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi.
Ia menegaskan rancangan aturan tersebut tidak diarahkan untuk memuat sanksi pidana karena pengaturannya harus mengikuti ketentuan hukum nasional dan batas kewenangan pemerintah daerah.
“Kita ingin memastikan Perda Anti-LGBT ini bukan untuk menghukum. Tidak masuk ke wilayah pidana, karena pidana itu KUHP dan urusan pusat,” ujarnya.
Syukron mengatakan, sejumlah substansi Raperda masih akan dikaji lebih lanjut, termasuk bentuk pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
“Lebih kepada mengantisipasi, menangani, termasuk merehabilitasi. Pada dasarnya adalah menjaga moral anak-anak kita,” katanya.
Dalam proses penyusunannya, DPRD Lampung juga berencana melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk memberikan masukan terhadap materi Raperda.
Pihak yang akan dilibatkan antara lain pakar, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya.
“Kita akan melibatkan publik, pakar, agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya. Perda ini nanti akan diuji publik. Kita akan lihat bagaimana publik menilai,” jelasnya.
Syukron menyebut pelibatan publik penting agar substansi Raperda dapat dikaji secara menyeluruh, termasuk kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Merespons kekhawatiran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Syukron menekankan bahwa rumusan Raperda nantinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) maupun melampaui kewenangan pemerintah provinsi.
“Yang paling penting jangan melanggar HAM dan jangan sampai masuk wilayah pidana karena pidana memang bukan domain provinsi. Itu domainnya pusat,” tegas Syukron.
Menurutnya, berbagai pandangan yang muncul dalam proses pembahasan dan uji publik akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rumusan akhir Raperda.
“Yang paling penting adalah menjaga generasi muda kita,” pungkasnya.
Raperda Anti-LGBT merupakan usul inisiatif Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Rancangan tersebut masih menunggu penjadwalan untuk memasuki pembahasan tingkat I.






