Axelerasi.Id – Bandar Lampung – Harga singkong di Lampung yang kini disebut mencapai Rp2.700 hingga Rp2.800 per kilogram menjadi momentum bagi petani setelah puluhan tahun menghadapi fluktuasi harga.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menilai membaiknya harga singkong tidak terlepas dari sinergi pemerintah daerah, DPRD Lampung, pemerintah pusat, serta perjuangan petani dan pelaku industri dalam membenahi tata niaga komoditas tersebut.
Menurut Mikdar, persoalan harga singkong telah berlangsung selama puluhan tahun. Bahkan, ketika harga mengalami kenaikan, kondisi tersebut biasanya tidak bertahan lama.
“Kurang lebih 60 tahun harga singkong ini tidak pernah benar-benar bagus. Kalaupun bagus, paling hanya satu-dua bulan,” ujar Mikdar, Senin (28/9).
Ia mengatakan, perubahan mulai terlihat setelah pemerintah mengambil sejumlah langkah, mulai dari penguatan regulasi harga, dukungan pupuk bersubsidi, hingga kebijakan pengendalian impor.
Mikdar mengungkapkan, Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung sebelumnya beberapa kali melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan kepentingan petani.
Salah satu tuntutannya adalah memperluas akses pupuk bersubsidi bagi petani singkong, sekaligus mendorong pengendalian impor agar produksi dalam negeri memiliki pasar yang lebih besar.
“Ketika kami sebagai Pansus beberapa kali ke kementerian, kami berdebat cukup sengit. Salah satu yang kami minta adalah bagaimana singkong bisa mendapatkan pupuk subsidi,” kata Mikdar.
Ia menyebut dukungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata niaga singkong melalui kebijakan harga dan pengendalian impor.
Pada 2025, Kementerian Pertanian menetapkan harga minimum singkong Rp1.350 per kilogram serta memperketat impor untuk mendorong penyerapan produksi dalam negeri.
Sementara di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 terkait harga pembelian singkong, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu.
Menurut Mikdar, kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan petani.
“Artinya ada sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Ketika eksekutif mengurus petani singkong, legislatif juga jemput bola sampai ke pusat untuk memperjuangkan nasib petani,” ujarnya.
Ia menilai regulasi tata niaga singkong menjadi langkah penting dalam menciptakan kepastian harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Ini bukan hanya menstabilkan harga singkong, tetapi membuat kemakmuran bagi para petani singkong,” tegasnya.
Mikdar juga menilai kenaikan harga singkong berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian daerah, termasuk meningkatnya kebutuhan kendaraan angkutan untuk mendukung usaha pertanian.
“Kalau petani sejahtera, aktivitas usaha juga bergerak. Kendaraan angkutan bertambah karena digunakan untuk usaha, baik petani jagung, padi, singkong maupun komoditas lainnya,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan informasi Kementerian Pertanian pada 28 September 2026 sebagaimana tercantum dalam bahan berita, harga singkong di sejumlah sentra produksi, termasuk Lampung, berada di kisaran Rp2.400 per kilogram.
Mikdar menyebut Lampung memiliki peran besar dalam produksi singkong nasional, dengan kontribusi yang diperkirakan mencapai sekitar 70 persen.
Ia optimistis penguatan tata niaga dan stabilitas harga dapat menjaga posisi Lampung sebagai salah satu daerah penghasil singkong utama di Indonesia.
“Kalau kondisi harga bagus seperti sekarang, saya yakin paling tidak kita akan bertahan sebagai daerah penghasil singkong,” ujarnya.
Selain menjaga harga, Mikdar mendorong pengembangan hilirisasi singkong agar komoditas tersebut tidak hanya dipasarkan sebagai bahan baku industri tapioka, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam sektor energi melalui produksi bioetanol.
Pemerintah Provinsi Lampung tengah mendorong pengembangan Bioethanol Development Center di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, yang ditargetkan mulai berproduksi dalam skala percontohan pada Desember 2026.
Fasilitas tersebut dirancang untuk menguji produksi bioetanol berbahan baku singkong dan sorgum sebagai bagian dari pengembangan energi terbarukan.
“Ke depan Lampung ini memang sangat strategis terhadap komoditas yang bisa menjadi bahan campuran energi, termasuk untuk bioetanol,” katanya.
Mikdar berharap momentum membaiknya harga singkong dapat menjadi awal penguatan ekosistem pertanian yang berkelanjutan, dengan kepastian harga, keberlangsungan industri, serta peningkatan kesejahteraan petani.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan agar manfaat regulasi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang kita harapkan bukan hanya harga singkong bagus hari ini, tetapi petani punya kepastian dan kesejahteraan yang berkelanjutan,” pungkasnya.






