Axelerasi.Id – Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan perlindungan terhadap pelajar dan generasi muda dari ancaman narkotika menyusul pengungkapan 379 kasus dalam Operasi Antik Krakatau 2026 oleh Polda Lampung dan jajaran.
Operasi yang berlangsung selama 14 hari, sejak 14 hingga 27 September 2026, tersebut mengungkap 379 kasus narkotika dengan 530 tersangka. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk 85,9 kilogram sabu-sabu.
Anggota Komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo mengapresiasi pengungkapan kasus narkoba tersebut. Namun, menurutnya, banyaknya kasus yang terungkap harus menjadi perhatian bersama untuk memperkuat upaya pencegahan, khususnya di lingkungan pendidikan.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Lampung dan seluruh jajaran. Yang harus menjadi perhatian bersama adalah bagaimana pelajar dan pemuda tidak sampai menjadi korban penyalahgunaan maupun peredaran narkoba,” ujar Deni, Selasa 29 September 2026.
Menurut Deni, sekolah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan ketahanan pelajar terhadap ancaman narkotika.
Ia meminta satuan pendidikan tidak menganggap persoalan narkoba sebagai ancaman yang jauh dari lingkungan sekolah, melainkan aktif memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
“Kami mengimbau pihak sekolah jangan menganggap persoalan narkoba sebagai sesuatu yang jauh dari lingkungan pendidikan. Edukasi kepada siswa harus dilakukan secara rutin agar mereka memahami risikonya dan berani menjauhi narkoba,” katanya.
Selain edukasi secara berkala, sekolah juga didorong membangun komunikasi terbuka dengan siswa serta melibatkan orang tua apabila menemukan indikasi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Deni menilai lingkungan keluarga dan sekolah menjadi benteng penting dalam mencegah anak dan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
Pendekatan edukatif juga diperlukan agar pelajar memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan persoalan dan memperoleh pendampingan ketika dibutuhkan.
Dari sisi legislatif, Deni memastikan DPRD Lampung akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan generasi muda.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan. Kami akan mendorong agar program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan perlindungan generasi muda benar-benar berjalan dan tepat sasaran,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum. Upaya pencegahan juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar pemberantasan jaringan narkotika berjalan beriringan dengan upaya pencegahan di lingkungan pendidikan dan masyarakat.
“Kita ingin generasi muda Lampung memiliki ruang untuk tumbuh, belajar dan berkarya tanpa terpengaruh narkoba. Ini membutuhkan komitmen bersama,” pungkasnya.






