DPRD Lampung Bahas Raperda Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu

68 views

Axelerasi.Id – BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi II membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu untuk mendorong penguatan tata niaga, peningkatan nilai tambah komoditas, serta mendukung keberlanjutan usaha petani.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, H. Ahmad Basuki, M.Pd.I., serta dihadiri Anggota Komisi II Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., H. Morisman, S.T., Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I, M.H., dan anggota komisi lainnya, di Ruang Rapat Besar Komisi DPRD Provinsi Lampung, Rabu (21/10/2026).

Raperda ini dibahas sebagai tindak lanjut rapat internal Komisi II bersama Tim Ahli pada 6 Oktober 2026. Substansi pengaturan diarahkan untuk memperkuat tata kelola ubi kayu dari sektor produksi, pemasaran, hingga pengembangan industri pengolahan, dengan mempertimbangkan kepentingan petani dan pelaku usaha.

RDP turut melibatkan Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Biro Perekonomian dan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung. Masukan dari perangkat daerah tersebut diperlukan untuk mendukung penyusunan regulasi yang selaras dengan kebutuhan dan kesiapan sektor terkait.

Melalui pembahasan ini, DPRD Provinsi Lampung mendorong agar Raperda dapat menjadi landasan bagi tata niaga ubi kayu yang lebih transparan, penguatan kemitraan antara petani dan industri, serta pengembangan produk olahan bernilai tambah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing komoditas ubi kayu dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi petani serta masyarakat Lampung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *