Axelerasi.Id – Dugaan penyimpangan anggaran Perjalanan Dinas (Perjas) di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus terus menuai sorotan tajam. Tiga tokoh aktivis mahasiswa putra asli daerah Tanggamus yang berbasis di Bandar Lampung menyatakan sikap tegas terhadap lambannya penanganan kasus yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.
Tiga pimpinan organisasi tersebut adalah Berly Reastama (Ketua IKAMM Tanggamus), Doni Apwari (Inisiator SIMANTA), dan Agung Saputra (Ketua GPN Tanggamus). Mereka sepakat bahwa kasus ini memerlukan intervensi serius dari lembaga audit negara dan penegakan hukum yang tegas serta tunta di tingkat tinggi.
Selain menyoroti proses hukum, para aktivis ini menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk tidak tinggal diam. Mereka mendesak BPK segera melakukan audit investigatif dengan terjun langsung ke lapangan guna menyisir potensi kerugian negara yang lebih luas.
“Kami melihat banyak sekali celah dan dugaan kuat penyalahgunaan anggaran yang belum tersentuh. Kami menuntut BPK Perwakilan Lampung segera turun lapangan! Jangan hanya menunggu laporan formal, lakukan audit yang konkret agar data penyelewengan ini terbuka secara terang benderang,” tegas
Sebagai bentuk
keseriusan Doni Apwari,selaku inisiator Serikat Mahasiswa Tanggamus sekaligus Ketua BEM STKIP AL ITB membangun komunikasi dengan internal bem STKIP AL ITB guna memastikan massa yang masif pada aksi massa yang akan digelar dalam tempo hari yang singkat ini untuk membawa isu ini ke jalanan.
“Kami sedang mengonsolidasikan kekuatan. Dalam waktu dekat, kami akan membawa massa sebanyak 500 orang ke Kejati Lampung. Ini bukan sekadar gertakan, tapi bukti bahwa mahasiswa Tanggamus di perantauan tidak buta terhadap ketidakadilan di kampung halamannya,” Ujar Doni Apwari,Minggu (12/4/2026)
Ketua GPN Tanggamus Agung Saputra, menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap penanganan kasus ini sedang berada di titik nadir. Ia meminta Kejati Lampung menunjukkan taringnya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Bumi Ruwa Jurai.
“Kejati Lampung harus berani mengambil alih proses ini jika di tingkat bawah dianggap mandek. Kami butuh janji konkret dari Kejati bahwa kasus Perjas DPRD Tanggamus akan segera menemui titik terang. Rakyat Tanggamus menunggu transparansi, bukan drama yang tak kunjung usai,” tegasnya
Poin Utama Tuntutan Aliansi:
1.Segera tetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD TANGGAMUS
2.Usut tuntas seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu,jabatan,maupun posisi politik.
3.Meminta Kejaksaan Tinggi Lampung mengambil alih kasus demi kepastian hukum yang transparan dan tegas dalam penanganan perkara ini.Serta tegas meng evaluasi kinerja KEJARI TANGGAMUS
4.Mendesak BPK Perwakilan Lampung melakukan audit menyeluruh terhadap semua penggunaan anggaran di Tanggamus baik itu ranah eksekutif dan OPD maupun ranah legislatif dan lain lain karena kuatnya dugaan penyalahgunaan wewenang.
Aliansi aktivis mahasiswa ini memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga para oknum yang diduga menyalahgunakan uang rakyat mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal dan kami akan adakan konsolidasi akbar untuk aktivis mahasiswa dan mahasiswi asal kabupaten tanggamus di bandar lampung dalam tempo waktu sesingkat mungkin.
