Axelerasi.id – Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, mengapresiasi langkah pemerintah pusat menghapus tunggakan BPJS Kesehatan, namun ia menegaskan agar kebijakan itu tidak bersifat jangka pendek.
Menurut Yanuar, penghapusan tunggakan merupakan solusi sementara untuk meringankan beban masyarakat, tetapi pemerintah harus menyiapkan strategi keberlanjutan sistem jaminan kesehatan.
“Jangan hanya berhenti di pemutihan. Harus ada kebijakan lanjutan agar program ini tidak membebani keuangan negara dan tetap berkelanjutan,” kata Yanuar.
Ia menjelaskan, penghapusan tunggakan harus diikuti peningkatan disiplin iuran serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keaktifan kepesertaan BPJS.
Yanuar juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memperkuat koordinasi. “Kita ingin kebijakan ini benar-benar dirasakan masyarakat bawah, bukan hanya menjadi wacana administratif,” tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi V DPRD Lampung akan mengawasi implementasi kebijakan tersebut dan memastikan pelayanan kesehatan di Lampung semakin baik.
