Axelerasi.id – Maraknya kasus HIV yang terjadi di Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung memicu perhatian DPRD Provinsi Lampung. Persoalan ini dinilai bukan hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga sosial, edukasi, serta perlindungan terhadap penyintas agar tidak terjadi stigma di tengah masyarakat.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Mukhtar, menyampaikan bahwa persoalan tersebut harus menjadi peringatan bersama. Ia menyebut, rata-rata penyakit HIV disebabkan oleh perilaku seksualitas yang menyimpang, perilaku seksualitas yang salah, ganti-ganti pasangan, atau lainnya.
“Oleh karena itu, ini adalah sebuah peringatan bagi seluruh masyarakat, bagi orang tua, dan tak terkecuali pemerintah. Saya berharap dengan adanya berita seperti ini, pemerintah bergerak cepat,” ujar Syukron pada, Selasa (24/2).
Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi pengucilan terhadap penyintas.
“Jangan sampai pelaku kemudian mendapatkan pengucilan di masyarakat. Bagaimanapun juga, dia adalah anak kita yang harus diberikan hak perlindungan, diberikan pelajaran, dan seterusnya. Jangan sampai nanti ada trauma yang begitu mendalam bagi keluarga dan seterusnya,” jelasnya.
Selain itu, Syukron mendorong pemerintah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar kasus serupa tidak terulang.
“Pemerintah perlu melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya para generasi muda, agar tidak terjadi masalah yang serupa,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan edukasi. Pemerintah juga perlu melakukan pemeriksaan di sekolah maupun kampus untuk mengetahui sejauh mana penyebaran terjadi.
“Kalau bisa, perlu dilakukan cek di sekolah-sekolah atau di kampus dalam rangka mengetahui sejauh mana hal ini penyebarannya terjadi. Jangan sampai nanti seperti bola salju yang kita diamkan semakin membesar, nanti menjadi persoalan yang justru berbahaya bagi kita,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Kota Bandar Lampung, Ade Utami Ibnu, mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia berharap kondisi yang terungkap bukan hanya fenomena puncak gunung es.
“Saya sangat prihatin. Mudah-mudahan ini bukan hanya fenomena puncak gunung es, di mana yang terlihat baru sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Karena yang terungkap itu berdasarkan hasil tes, sementara bisa saja masih ada yang belum diperiksa,” ujar Ade.
Menurut Ketua Fraksi PKS Lampung ini, persoalan ini perlu dilihat hingga ke akar masalah, termasuk pergaulan bebas atau perilaku seksual berisiko yang dapat berdampak pada kesehatan dan ketertiban sosial.
“Ini seharusnya menjadi perhatian bersama. Jika ada tindakan yang melanggar hukum, tentu itu masuk ranah pidana. Karena itu, bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga pihak kesehatan dan instansi terkait harus lebih waspada dan responsif,” tutupnya.
