Axelerasi.Id – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengangkat petugas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sebagai pegawai pemerintah tak hanya menuai kritik soal keadilan, tetapi juga memunculkan tanda tanya terkait skema pembiayaan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M Syukron Muchtar, menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk status kepegawaian petugas SPPG.
“Jangan sampai kebijakan ini justru membebani keuangan daerah jika pembiayaannya dialihkan ke provinsi atau kabupaten/kota,” kata Syukron, Senin (26/1).
Menurutnya, sebagai program strategis nasional, MBG seharusnya memiliki perencanaan matang, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan fiskal.
Syukron menegaskan DPRD Lampung masih menunggu regulasi turunan dari kebijakan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.
Selain persoalan anggaran, ia juga mengingatkan agar pemerintah pusat tetap memperhatikan nasib guru honorer yang hingga kini belum mendapat kepastian diangkat menjadi PPPK.
“Program gizi penting, tapi sektor pendidikan juga prioritas. Jangan sampai muncul kesan ada ketimpangan perhatian,” ujarnya.
