Axelerasi.id – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Ferly Agusli, menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perubahan status hukum Bank Lampung dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT).
Ferly mengatakan, perubahan bentuk hukum tersebut harus disertai dengan komitmen kuat untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pelaporan keuangan.
“Status PT berarti Bank Lampung harus beroperasi dengan standar korporasi modern. Maka keterbukaan informasi dan tata kelola yang baik menjadi hal utama,” ujarnya.
Ia menilai, dengan struktur yang lebih profesional, Bank Lampung berpeluang memperluas kemitraan dan memperkuat permodalan, termasuk melalui kerja sama dengan sektor swasta. Namun, hal itu harus tetap sejalan dengan kepentingan daerah dan masyarakat Lampung.
Ferly berharap, DPRD dapat memastikan seluruh ketentuan dalam Raperda nantinya mengatur secara tegas batasan kepemilikan dan perlindungan aset daerah.
“Kita tidak ingin transformasi ini justru melemahkan posisi pemerintah daerah. Prinsipnya, reformasi harus menguntungkan rakyat dan memperkuat kedaulatan ekonomi lokal,” katanya.
Ia pun menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal pembahasan Raperda agar berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan publik.
