Axelerasi.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah Gubernur Lampung, Kiai Mirza, dalam menyehatkan dan menata kembali kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dukungan tersebut ditegaskan untuk memastikan BUMD di Lampung berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, mengatakan, pembenahan BUMD adalah bagian penting dari reformasi tata kelola pemerintahan daerah yang sehat dan efisien.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade usai rapat internal Fraksi, Senin (20/10).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh dua anggota Fraksi PKS yang kini dipercaya memimpin Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung. Menurut Ade, posisi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik Fraksi PKS untuk memastikan proses pembenahan BUMD berjalan sesuai prinsip good governance.
“Seluruh pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait BUMD harus menjadi momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade. Ia menambahkan, BUMD tidak cukup sehat secara administratif, tetapi harus produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga.
Ade juga menekankan pentingnya sinergi antar-BUMD dalam memperkuat posisi ekonomi Lampung di tingkat regional dan nasional. “Setiap potensi kerja sama antar-BUMD harus melalui kajian matang dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” katanya.
Fraksi PKS, lanjut Ade, akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, profesional, dan berpihak kepada rakyat.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih dan produktif. Kami akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
