Axelerasi.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan peran aktifnya dalam pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui kepemimpinan di dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Fraksi PKS untuk memastikan tata kelola BUMD berjalan lebih efisien, transparan, dan memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Lampung.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, menjelaskan, dua anggota Fraksi PKS yang kini menduduki posisi strategis di Pansus, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung, diharapkan dapat memperkuat proses pengawasan dan arah kebijakan pembenahan BUMD di daerah.
“Keterlibatan kader PKS dalam dua pansus ini adalah bentuk tanggung jawab politik kami untuk memastikan reformasi BUMD berjalan dengan prinsip good governance dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Ade, Senin (20/10).
Menurutnya, keberadaan BUMD harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang sehat dan produktif, bukan sekadar lembaga administratif.
“BUMD harus mampu menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada PAD serta membuka ruang kolaborasi ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Ade juga menilai momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus didasari pada prinsip kehati-hatian dan transparansi.
“Pembenahan BUMD bukan hanya soal struktur, tetapi juga tentang efisiensi, kolaborasi, dan arah ekonomi daerah yang lebih kuat,” tegasnya.
Fraksi PKS, lanjut Ade, akan terus mengawal kebijakan Gubernur Kiai Mirza dalam menata ulang BUMD agar menjadi entitas yang sehat, profesional, dan berpihak pada rakyat.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza membuka ruang besar untuk menghadirkan BUMD yang bersih dan berdampak langsung bagi pembangunan. PKS akan memastikan proses ini berjalan dengan akuntabilitas tinggi,” tandasnya.
Dengan komitmen tersebut, Fraksi PKS menempatkan diri tidak hanya sebagai mitra kritis pemerintah, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi politik yang konstruktif untuk menyehatkan ekonomi Lampung melalui penguatan BUMD
