Axelerasi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyoroti rendahnya capaian pendapatan retribusi daerah hingga triwulan III tahun 2025. Berdasarkan data Pemprov Lampung, hingga 30 September 2025, realisasi retribusi baru mencapai Rp362,98 miliar atau 78,90 persen dari target APBD murni 2025 sebesar Rp450,12 miliar.
Ironisnya, dalam APBD Perubahan 2025, target retribusi justru naik menjadi Rp460,06 miliar, yang harus dikejar dalam waktu dua bulan tersisa. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil retribusi bahkan masih mencatat realisasi di bawah 60 persen.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, mengatakan pihaknya akan memanggil seluruh OPD penghasil retribusi untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap capaian tersebut.
“Ketika kita bicara target, itu harus dibuat maksimal. Karena dengan begitu bisa memicu peningkatan pendapatan. Jangan sampai OPD malas-malasan dalam mencapai target,” tegas Yozi, Senin (20/10).
Yozi menilai, evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar penetapan target retribusi berbasis kajian dan tidak sekadar angka di atas kertas.
“Target itu harus realistis, berbasis data potensi, dan disertai langkah konkret pencapaian,” tambahnya.
Menurutnya, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena Pemprov Lampung tengah menghadapi penurunan APBD akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Potensi pendapatan daerah harus dioptimalkan, termasuk dari sektor retribusi, sepanjang tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Yozi mengungkapkan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) akan segera dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Besok saya akan komunikasi dengan pimpinan lain agar segera diagendakan RDP dengan seluruh OPD penghasil PAD,” katanya.
