Axelerasi -Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mengungkapkan keprihatinan atas lemahnya fungsi pengawasan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Deni, masih banyak peluang yang belum dimaksimalkan, padahal di tengah efisiensi anggaran, Lampung memiliki sektor potensial yang bisa dioptimalkan.
“Di tengah efisiensi anggaran, kita justru melihat banyak peluang yang belum dimaksimalkan. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait, dan memang bagian pengawasan di Disnaker ini sangat lemah karena keterbatasan sumber daya,” kata Deni kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).
Politisi Demokrat yang akrab disapa DRB ini bahkan mengusulkan agar Disnaker berkolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pengairan untuk memperkuat pengawasan lintas sektor.
“Fokusnya mencakup kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, penggunaan izin sumur air bersih dan air permukaan, serta pengoperasian alat berat,” ucap Deni.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat lebih dari 25 ribu perusahaan di Provinsi Lampung yang diyakini mampu menambah PAD jika diawasi dengan baik.
“Jika semua diverifikasi, izin dan pajaknya bisa terpantau dengan baik. DLH bisa mengawasi izin air permukaan, Dinas Pengairan memastikan ukuran meteran, dan Dispenda mengoptimalkan pajak. Perusahaan besar yang menggunakan alat berat juga perlu diawasi secara ketat,” jelasnya.
Ia menegaskan, kolaborasi antar-OPD tersebut harus segera dilakukan agar pada 2026 mendatang Lampung tidak kehilangan potensi pendapatan daerah.
“Potensi yang ada di Disnaker ini besar sekali, tapi kalau pengawasan tetap lemah dan sumber daya terbatas, kita akan rugi. Dengan kolaborasi ini, pendapatan daerah bisa meningkat,” tandasnya.
