Axelerasi – Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, menegaskan perlunya strategi konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menjaga stabilitas fiskal daerah pada APBD 2026. Desakan itu muncul seiring berkurangnya dana transfer pusat dan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang langsung dialokasikan ke kabupaten/kota.
“APBD 2026 kita memang harus memperhatikan kondisi transfer pusat yang berkurang, termasuk kebijakan DBH yang sekarang langsung ke kabupaten/kota. Karena itu, kita harus berusaha meningkatkan penerimaan daerah, bukan hanya bergantung dari pajak, tapi juga dari sektor non-pajak,” kata Elly Wahyuni, Jumat, 29 Agustus 2025.
Anggota Badan Anggaran DPRD Lampung itu menekankan pentingnya perangkat hukum sejak dini, baik berupa peraturan daerah maupun regulasi turunan, untuk memperluas sumber PAD. Salah satu langkah yang didorong adalah penataan sektor pertambangan yang selama ini banyak berjalan tanpa legalitas.
“Tambang-tambang ilegal bisa kita legalkan dengan payung hukum. Jangan hanya terfokus pada pajak, tapi juga pada pengelolaan aset daerah yang selama ini belum maksimal. Kalau perlu, bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga agar pengelolaannya lebih efisien,” ujarnya.
Elly, yang juga Ketua PIRA Lampung, menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD yang dinilai masih jauh dari optimal. Menurutnya, potensi kebocoran masih besar, termasuk dalam pengelolaan sewa aset daerah seperti gedung dan fasilitas umum.
“Seluruh OPD penghasil PAD harus benar-benar maksimal. Selama ini masih banyak kebocoran, contohnya sewa-sewa gedung yang tidak optimal. Ke depan, ini harus kita benahi agar kontribusi PAD semakin besar,” kata Bendahara DPD Gerindra Lampung itu.
Ia menambahkan, lemahnya realisasi program kerja sejumlah OPD akibat efisiensi anggaran harus menjadi pemicu mencari sumber PAD baru. “Kondisi ini harus menjadi dorongan agar Lampung tidak terlalu bergantung pada kebijakan pusat,” ucap Elly.
