Axelerasi – Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap dapur pengelola. Hal ini menyusul kasus keracunan siswa penerima program unggulan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
“Soal keracunan MBG, ini harus kami sikapi serius. Kami meminta teman-teman DPR, baik di provinsi, kabupaten maupun kota, untuk meninjau langsung proses pengolahan makanan. Apakah sudah sesuai standar higienitas dan kepatutan,” ujar Giri di kompleks DPRD Lampung, Selasa, 30 September 2025.
Menurut Giri, setiap dapur MBG wajib memenuhi standar kelayakan makanan, termasuk sertifikasi bagi tenaga pengelola yang bertugas memasak dan membersihkan peralatan. Ia menilai, dengan standarisasi yang jelas, potensi kontaminasi bisa dihindari.
“Kalau semua pelaksana sudah tersertifikasi, mereka bisa tahu mana makanan yang berisiko terkontaminasi atau teroksidasi,” katanya.
Giri menekankan, pengawasan tidak cukup hanya di level administrasi. Legislator, kata dia, harus turun langsung melihat kondisi dapur MBG untuk memastikan operasional berjalan baik.
“Kasus keracunan ini sudah menjadi atensi kita bersama. Seharusnya tidak ada kesalahan operasional dari dapur-dapur tersebut,” ucapnya.
Ia menyebut, DPRD telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional mengenai regulasi teknis program MBG. Menurutnya, petunjuk teknis yang ada sudah cukup detail, meski masih diperlukan perbaikan dalam implementasi, salah satunya dengan memperkuat peran ahli gizi di setiap dapur.
“Ahli gizi harus dilibatkan lebih aktif. Kami mendorong agar DPRD di semua tingkatan meninjau dan memberikan masukan, sehingga program ini berjalan sesuai ekspektasi,” kata politikus Gerindra itu.
Menanggapi wacana evaluasi MBG hingga usulan mengganti program dengan bantuan uang tunai, Giri menolak. Ia menilai MBG memiliki dampak lebih luas, bukan hanya untuk perbaikan gizi anak, tetapi juga dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Program ini bukan sekadar distribusi makanan, tapi juga distribusi fiskal langsung ke masyarakat. Ekonomi di bawah bisa bergerak. Karena itu, program ini harus diperbaiki, bukan dihentikan,” tandasnya.
